REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan, Rusia sedang berupaya menciptakan dalih palsu bagi pasukannya untuk menginvasi Ukraina. Gedung Putih mengatakan, Moskow telah melakukan "operasi bendera palsu" di Ukraina timur.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada Jumat (14/1) mengatakan, temuan intelijen menunjukkan Rusia melakukan kampanye disinformasi media sosial yang menyorot Ukraina sebagai agresor, dan telah mempersiapkan serangan segera terhadap pasukan yang didukung Rusia di Ukraina timur. Psaki menuduh Rusia telah mengirim operasi yang terlatih untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pasukan proksi Rusia. Kemudian Rusia akan menimpakan kesalahan atas tindakan tersebut pada Ukraina, jika Presiden Vladimir Putin memutuskan ingin melakukan invasi.
"Kami prihatin bahwa pemerintah Rusia sedang mempersiapkan invasi di Ukraina yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan kejahatan perang jika diplomasi gagal memenuhi tujuan mereka," kata Psaki.
Juru bicara Pentagon John Kirby menggambarkan laporan intelijen itu sangat kredibel. Sementara seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, sebagian besar laporan intelijen diperoleh dari komunikasi yang disadap dan pengamatan pergerakan orang.
Temuan intelijen AS memperkirakan bahwa invasi militer dapat dimulai antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari. Di sisi lain, Ukraina juga memantau potensi penggunaan disinformasi oleh Rusia.
Secara terpisah, media Ukraina pada Jumat melaporkan, pihak berwenang percaya bahwa layanan khusus Rusia sedang merencanakan kemungkinan insiden bendera palsu untuk memicu konflik tambahan. Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada Kamis (13/1) mengatakan, komunitas intelijen AS belum membuat penilaian bahwa Rusia secara definitif memutuskan untuk mengambil tindakan militer. Tetapi Sullivan mengatakan, Rusia sedang berupaya membangun landasan untuk menyerang dengan alasan palsu jika Putin memutuskan mengambil tindakan invasi.
"Rusia telah merencanakan kegiatan sabotase dan operasi informasi yang akan menuduh Ukraina sedang mempersiapkan serangan terhadap pasukan Rusia di Ukraina timur," kata Sullivan.
Sullivan mengatakan, rencana ini mirip dengan apa yang dilakukan Kremlin menjelang pencaplokan Krimea pada 2014. Krimea yang telah berada di bawah yurisdiksi Ukraina sejak 1954. Krisis Krimea terjadi pada saat Ukraina ingin memperkuat hubungan dengan Barat. Ketika itu, Rusia telah meningkatkan propaganda bahwa etnis Rusia Ukraina sedang ditindas di Ukraina timur.
“Kami melihat pedoman ini pada 2014. Mereka sedang mempersiapkan buku pedoman ini lagi," ujar Sullivan.
Rusia telah lama dituduh menggunakan disinformasi sebagai taktik melawan musuh dalam hubungannya dengan operasi militer dan serangan siber. Menurut sebuah laporan oleh Observatorium Internet Universitas Stanford, pada 2014 media pemerintah Rusia mencoba untuk membuat narasi bahwa protes pro-Barat di Kiev digerakkan oleh AS yang bekerja sama dengan nasionalis Ukraina fasis. Rusia kemudian mempromosikan narasi tentang hubungan historis Krimea dengan Moskow.
Upaya Rusia untuk secara langsung mempengaruhi Ukraina terus berlanjut selama konflik yang sedang berlangsung di Ukraina timur. Associated Press pada 2017 melaporkan bahwa, pasukan di Ukraina timur terus-menerus menerima pesan teks yang memperingatkan bahwa mereka akan dibunuh dan anak-anak mereka akan menjadi yatim piatu. Seorang rekan global di Wilson Center yang berbasis di Washington, Nina Jankowicz, mengatakan upaya disinformasi Rusia telah berkembang menjelang pencaplokan Krimea dan situasi sekarang.
"Kali ini, Kremlin tampaknya mendorong narasi anti-Ukraina dengan pejabat tinggi yang membuat pernyataan publik. Para pejabat sedang mengatur pernyataan untuk media pemerintah," kata Jankowicz.
Jankowicz mengatakan, upaya Rusia mempermainkan narasi palsu di media sosial kerap menimbulkan keraguan bagi masyarakat Ukraina. Mereka ragu apakah AS akan mendukung Ukraina dalam konflik dan apakah Barat dapat dipercaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika