Ahad 16 Jan 2022 12:19 WIB

Kemenhub Pastikan BTS Teman Bus Kembali Beroperasi

Ditjen Perhubungan Darat menghentikan sementara program BTS Teman bus di lima kota.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Bilal Ramadhan
Fasilitas ramah difabel tersedia di Bus Trans Banyumas yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan.
Foto: ANTARA/Idhad Zakaria
Fasilitas ramah difabel tersedia di Bus Trans Banyumas yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan program Buy The Service (BTS) Teman Bus kembali beroperasi mulai Ahad (16/1/2022) setelah sempat vakum beroperasi selama beberapa waktu sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan bahwa kini para operator telah siap melayani masyarakat kembali. Budi menjelaskan, program BTS Teman Bus sempat terhenti pada 2021 karena ada perubahan penyesuaian skema lelangnya.

Baca Juga

"Dari yang tadinya lelang umum menjadi lelang e-katalog," kata Budi dalam konferensi video, Sabtu (15/1/2022).

Dia menuturkan dengan adanya perubahan lelang e-katalog perlu ada justifikasi penyesuaian beberapa persyaratan yang ada. Untuk itu, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menghentikan sementara program BTS Teman bus yang ada di lima kota.

Budi mengatakan, terdapat permintaan dari beberapa daerah yang sudah melakukan kontrak dengan beberapa vendor dan para pengemudi. Dia memastikan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub segera melakukan sejumlah penyesuaian.

"Kami minta dipercepat dan syukur alhamdulillah kemarin sore sudah ada kemajuan terkait proses lelang di lika kota besar dari anggaran Ditjen Hubdat yang sempat berhenti seperti di Makassar, Banjarbakula, Banyumas, Surabaya, dan Bandung sudah dapat melakukan kegiatan mulai Ahad,” jelas Budi.

Budi memastikan, para operator pemenang lelang akan mengoperasikan kembali rute-rute yang telah disepakati. Dia menegaskan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub sudah menyiapkan anggarannya.

"Bahkan kalau nanti ada kekurangan sampai satu tahun anggaran akan dicarikan anggaran untuk memenuhi operasional BTS selama satu tahun. Kami memang awalnya butuh waktu untuk perubahan dari lelang umum menjadi lelang multi years contract,” kata Budi.

Hingga saat ini, load factor BTS Teman Bus di beberapa kota dinilai cukup bagus. Budi mengatakan di Banyumas dn Makassar yang keterisiannya sering mencapai lebih dari 100 persen. Sehingga sering terjadi antrean penumpang yang antusias ingin mencoba BTS Teman Bus di kotanya masing-masing. Terlebih hingga kini layanan BTS Teman Bus masih dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.

“Nantinya diharapkan sebagian besar masyarakat akan shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga akan mereduksi kemacetan, kebisingan, efisiensi waktu, maupun kerugian ekonomi,” ujar Budi.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto menyatakan kehadiran BTS Teman Bus merupakan salah satu bentuk respons pemerintah pusat. Khususnya dalam mendorong transformasi angkutan perkotaan yang berkelanjutan.

Suharto menuturkan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub melakukan pendekatan kepada Pemda terkait komitmen sekaligus sebagai stimulan yang nantinya akan mengambil alih tugas angkutan umum.

"Sesuai Undang-undang 22 Tahun 2009, ini memang peran pemerintah pusat maupun pemda, terlebih terkait angkutan umum adalah tanggung jawab pemda,” kata Suharto.

Suharto menilai BTS Teman Bus selalu dinanti di tiap kota karena memiliki fasilitas yanh dilengkapi dengan CCTV dan sistem IT di setiap unitnya. Fasilitas tersebut memberikan rasa aman, adanya keterjangkauan tarif dan meskipun berbayar nantinya masih mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

"Terutama juga menyangkut keamanan dan keselamatan bagi para penumpang. Kemudian di tiap unit bus kami ini mempertimbangkan bagi para penyandang disabilitas sehingga mudah untuk diakses,” jelas Suharto.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan BTS Teman Bus dapat membangkitkan gairah daerah untuk meningkatkan sektor transportasinya jika pemerintah pusat memberikan subsidi operasional 100 persen bagi daerah.

"Kalau kontraknya multi years maka daerah sudah ada kepastian. Seperti di Solo misalnya dilakukan contraflow bagi bus nya,” kata Djoko.

Djoko mengatakan, terdapat beberapa tugas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Djoko menuturkan, diantaranya yakni dengan menaikkan tarif parkir kendaraan dan mewajibkan ASN di daerah menggunakan kendaraan umum.

“Ini hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan pemda sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat benar-benar dinikmati masyarakat,” tutur Djoko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement