Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

Hubungan Semakin Panas dengan Rusia, Ukraina Ajak AS Jadi Penengah

Ahad 16 Jan 2022 07:32 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Marinir Ukraina berjalan di garis pemisah dari pemberontak pro-Rusia, wilayah Donetsk, Ukraina, Jumat, 7 Januari 2022.

Marinir Ukraina berjalan di garis pemisah dari pemberontak pro-Rusia, wilayah Donetsk, Ukraina, Jumat, 7 Januari 2022.

Foto: AP/Andriy Dubchak
Presiden Ukraina mengusulkan pertemuan membahas ketegangan di perbatasan dengan Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengusulkan pembicaraan tiga arah dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia hendak membahas tentang ketegangan di perbatasan Ukraina-Rusia.

“Presiden Zelensky mengusulkan kepada Presiden Biden dan kami pikir itu dapat diselesaikan untuk mengatur pertemuan trilateral, mungkin melalui konferensi video, antara Presiden Biden, Presiden Zelensky dan Presiden Putin,” kata kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, Sabtu (15/1).

Baca Juga

Yermak mengungkapkan, Ukraina masih menunggu respons atas usulan Zelensky. “Saya pikir dari pihak Rusia. Tapi mitra kami Amerika menerima proposal ini dengan minat,” ucapnya.

Dia mengapresiasi pemerintahan Biden karena memberi pengarahan kepada Ukraina secara reguler. Hal itu termasuk hasil pembicaraan antara delegasi Washington dan Moskow di Jenewa tentang ketegangan di perbatasan Ukraina. Namun Yermak menekankan, negaranya perlu terlibat langsung dalam pembicaraan semacam itu. “Jika membicarakan sistem keamanan di Eropa, perlu melibatkan Ukraina,” katanya.

Pada Selasa (11/1) lalu, Zelensky juga menyerukan digelarnya pertemuan puncak yang melibatkan Prancis, Jerman, dan Rusia. Dia tak menyangkal adanya kekhawatiran Rusia akan melancarkan agresi mengingat sudah mengerahkan seratus ribuan pasukan ke perbatasan kedua negara.

 

Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak Februari 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Dia dimakzulkan setelah gelombang demonstrasi berlangsung tanpa henti selama tiga bulan. Massa memprotes keputusan Yanukovych membatalkan kerja sama dengan Uni Eropa. Keputusan tersebut ditengarai akibat adanya tekanan Moskow. Rusia memang disebut tak menghendaki Kiev lebih dekat atau bergabung dengan Uni Eropa.  

Ukraina membentuk pemerintahan baru pasca-pelengseran Yanukovych. Namun, Rusia menentang dan memandang hal tersebut sebagai kudeta. Tak lama setelah kekuasaan Yanukovych ditumbangkan, Moskow melakukan aksi pencaplokan Semenanjung Krimea. 

Baca: Ukraina Jadi Sasaran Peretas, NATO Gandeng untuk Pertahanan Siber 

Kala itu terdapat kelompok pro-Uni Eropa dan pro-Rusia di Ukraina. Kelompok separatis pro-Rusia merebut sebagian besar dua wilayah timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbass. Pertempuran pun berlangsung di sana. Hingga kini, ketegangan masih terjadi di wilayah tersebut.

Baca: Korea Selatan Longgarkan Pembatasan Covid-19

Baca: Gunung Bawah Laut Tonga Meletus, Jepang Hingga Kanada Terbitkan Peringatan Tsunami

 

sumber : Reuters
Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile