REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2021 menurun. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyampaikan posisi ULN Indonesia pada akhir November 2021 tercatat sebesar 416,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.962 triliun.

"Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 422,3 miliar dolar AS," katanya dalam keterangan pers, Senin (17/1).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yakni Pemerintah dan Bank Sentral, dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN November 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).

ULN Pemerintah tercatat lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah bulan November 2021 sebesar 202,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.895 triliun, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 204,9 miliar dolar AS.

Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 0,7 persen (yoy), setelah tumbuh 2,5 persen (yoy) pada bulan Oktober 2021. Penurunan posisi ULN Pemerintah terutama disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Ini seiring sentimen global yang kembali mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS, US Treasury, pasca pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC). Di sisi lain, pada bulan November 2021 Pemerintah menandatangani pinjaman dari lembaga multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program penanganan Covid-19.

Salah satunya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) melalui program Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19. Penarikan ULN dalam periode November 2021 masih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah.

Termasuk diantaranya upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

baca juga: IHSG Diprediksi Melonjak Ditopang Emiten Perbankan dan Tambang

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November  2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12,0 persen.

"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN Pemerintah," katanya.