REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dalam pengelolaan dana zakat mengadaptasi kemajuan teknologi digital. Upaya ini dilakukan untuk memperluas peran Baznas dan layanan zakat kepada masyarakat.
"Serta didukung kemajuan teknologi digital agar peran Baznas semakin luas dan layanan kepada masyarakat, pemberi dan penerima zakat, menjadi semakin efektif, efisien dan tepat sasaran," ujar Wapres dalam testimoninya di acara Baznas Award 2022 dalam rangka HUT Baznas ke-21, Senin (17/1).
Wapres juga berharap Baznas terus menciptakan dan melaksanakan program pengelolaan dana zakat mulai dari perencanaan, hingga pelaporan didasarkan pada data nasional yang terstandarisasi dan terintegrasi. Ia mengingatkan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dana filantropi syariah nasional memiliki potensi yang sangat besar.
Dana sosial syariah dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi nasional, antara lain dalam mengatasi permasalahan sosial akibat pandemi Covid-19 permasalahan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat utamanya UMKM.
"Untuk mewujudkan kemanfaatan tersebut, dibutuhkan tata kelola yang baik, yang tidak terlepas dari peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat dan dana sosial syariah nasional lainnya, sesuai amanat undang-undang," ujar Wapres.
Kiai Ma'ruf pun berharap Baznas terus amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Apalagi, kata Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu, Baznas telah memainkan peran yang strategis di bidang pengelolaan dana sosial syariah sebagai bagian dari upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya berharap Baznas terus amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada Baznas, bersama kita majukan seluruh bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar dapat mencapai potensinya secara optimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika