REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penambahan modal (rights issue) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada 2022 dinilai vital dalam mendukung industri perumahan atau properti yang menjadi salah satu lokomotif ekonomi selama pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dukungan Program Pembangunan Satu Juta Rumah dari pemerintah.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit sektor properti meningkat 4,6 persen menjadi Rp 1.104,6 triliun pada Oktober 2021. Kredit KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) menyumbang porsi 50,92 persen dari total kredit properti, dengan pertumbuhan mencapai 9,6 persen. 

Pertumbuhan kredit properti tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kredit perbankan yang tercatat 3,24 persen pada periode sama. Ini menjadi tolok ukur sektor properti masih mampu bertahan, meskipun sektor ekonomi lain berguguran di tengah pandemi.

"Kalau kita lihat penjualan rumah melalui KPR masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Selain itu, insentif pemerintah juga menyelamatkan kredit KPR yang sudah berjalan tidak macet. Makanya, sektor properti masih bisa bertahan di tengah pandemi," ujar Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi wartawan, Senin (17/1/2022).

Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengungkapkan, pada dasarnya sektor properti tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki efek domino atau multiplier effect terhadap lebih dari 170 industri turunan yang menaungi lebih 20 juta tenaga kerja. Bila sektor properti bangkit maka akan banyak industri yang ikut menggeliat di tengah pandemi.

"Sektor properti dan sektor otomotif menjadi indikator kebangkitan sektor riil secara keseluruhan," jelas Paul Sutaryono.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, sektor properti berpeluang besar bangkit pada tahun ini akibat booming harga komoditas. Meski demikian, ada faktor Covid-19 yang masih menjadi penghambat sektor properti untuk melesat.

"Sayangnya saat harga komoditas meningkat kita masih terdampak pandemi sehingga kenaikan harga komoditas tidak langsung mendorong kenaikan sektor properti," tegasnya. 

Maka itu, dia menegaskan kunci bagi sektor properti masih sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu terkendalinya Covid-19. "Kalau pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang tiga, pertumbuhan kredit properti akan lebih tinggi, kisaran sembilan sampai 10," ujarnya.

Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan oleh sektor perbankan. Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA. Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.

Atas dasar itu, Piter menilai, penguatan permodalan terhadap Bank BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti, khususnya di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dilakukan.

"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," papar Piter.

Hingga September 2021, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN tercatat 17,97 persen dan mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. CAR BTN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri bank yang berada pada level 25,24 persen.

Pada dasarnya, penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar tahun ini. Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun. Melalui PMN tersebut, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga angka 60 persen.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza meminta, rights issue BTN segera dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

"Terkait BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti dan time line yang jelas," ujarnya.

Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR lebih dari satu juta rumah pada periode 2022 hingga 2025, 

"BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau nggak mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal," tegas Faisol. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika