REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Komisi pemilihan Filipina menolak petisi yang berusaha melarang putra mantan diktator Ferdinand Marcos maju dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun ini. Petisi tersebut salah satu laporan keluhan yang berusaha mencegah Marcos Jr. maju dalam pemilihan.
Dalam petisi ini disebutkan Marcos Jr. seharusnya tidak boleh maju dalam pemilihan presiden karena ia pernah divonis bersalah atas kasus penggelapan pajak. Sementara putra mendiang mantan presiden itu merupakan kandidat unggulan.
Pengacaranya mengatakan divisi dua Komisi Pemilihan Umum (COMELEC) menolak keluhan tersebut. "Divisi Dua memutuskan tidak ada dasar alasan untuk membatalkan COC (sertifikasi pencalonan) Marcos Jr. berdasarkan representasi material," kata pengacara-pengacaranya dalam pernyataan mereka, Senin (17/1/2022).
Petisi ini menjadi salah satu dari pengaduan yang diajukan kelompok-kelompok yang ingin menyingkirkan Marcos Jr. dari pemilihan presiden karena putusan pengadilan tahun 1995 dalam kasus penggelapan pajak saat duduk sebagai pejabat publik. Marcos Jr. merupakan politikus karier yang pernah menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan gubernur provinsi.
Kelompok-kelompok yang mengajukan aduan itu menegaskan putusan terhadap Marcos Jr. harusnya melarangnya untuk maju dalam pemilihan umum seumur hirup. Petisi yang lain masih tertahan di divisi satu COMELEC.
"Kami berterima kasih pada Komisi Pemilihan umum karena menegakkan hukum dan hak setiap kandidat yang bonafit seperti Bongbong Marcos untuk maju pemilihan pejabat publik dari segala bentuk diskriminasi dan serangan," kata juru bicara Marcos, Vic Rodriguez, dalam pernyataannya.
Pemilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rodrigo Duterte ini akan digelar pada 9 Mei mendatang. Konstitusi Filipina melarang presiden menjabat dua kali. Mantan petinju profesional Manny Pacquiao, Walikota Manila Francisco Domagoso, Wakil Presiden Leni Robredo, dan mantan kepala polisi yang kini menjabat sebagai senator Panfilo Lacson juga maju dalam pemilihan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika