REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro meminta agar proses relokasi ditunda yang rencananya akan dimulai awal Februari 2022. Namun, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebut, tidak ada perbedaan jika relokasi ini diundur atau tidak.
"Saya mohon ke beberapa pihak cobalah memahami, mau diundur berapa lama, sama saja," kata Haryadi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Senin (17/1).
Penundaan ini diminta setidaknya satu tahun hingga tiga tahun oleh PKL. Salah satu alasannya terkait ekonomi PKL yang baru saja bangkit akibat terdampak Covid-19.
Namun, Haryadi menyebut, relokasi dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa pihaknya menciptakan market di lokasi yang baru. Haryadi mengklaim, pemindahan PKL ke lokasi baru tidak akan membuat sepi pengunjung.
Ada dua lokasi yang sudah disiapkan sebagai lokasi baru bagi PKL Malioboro. Mulai dari eks Gedung Bioskop Indra sebagai lokasi permanen, serta eks Gedung Dinas Pariwisata DIY sebagai shelter sementara untuk PKL.
"Yang penting itu keramaiannya, (ada) jaminan terhadap market, konsumen, mereka (PKL) kan produsen dalam hal ini menjual sesuatu. Tanggung jawab saya menciptakan market, yang kita kompromikan tidak ada kalau saya (melakukan penataan) terus membuat sepi, tidak ada," ujar Haryadi.
Selama PKL tersebut berjualan di sepanjang trotoar Malioboro, kata Haryadi, PKL menggunakan lahan besar. Hal ini dikarenakan gerobak PKL yang dinilai lebih besar.
Sementara, lokasi di Malioboro sangat terbatas mengingat banyaknya PKL yang menyebabkan penumpukan pedagang dan pengunjung. Haryadi menuturkan, di lokasi yang baru sudah disiapkan tempat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan PKL itu sendiri.
"Gerobaknya ukurannya sebesar itu memang dibatasi (di tempat yang baru) sesuai dengan keterbatasan yang ada, kita sudah pikirkan itu. Lapak dia sama gerobak dia besar mana, dia mau jualan gerobak atau jualan display (kalau di sepanjang trotoar Malioboro, Red)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika