PKL Malioboro Keluhkan Rencana Relokasi
Rep: My40/My41/ Red: Fernan Rahadi
Pedagang menggelar aneka cenderamata di kawasan pedagang kaki lima Malioboro, Yogyakarta. | Foto: Wihdan Hidayat / Republika
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wacana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro direncanakan bakal dilakukan mulai awal Februari 2022. Relokasi PKL ini akan ditempatkan di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY selama kurang lebih tiga tahun ke depan. Aturan pemda DIY ini kemudian menuai beragam keluhan dari para pedagang.
Terdapat beberapa alasan PKL yang mengeluhkan pemindahan tempat ini. Pertama yakni terkait kondisi perekonomian yang selama ini terdampak adanya pandemi. Aktivitas perdagangan yang kini mulai pulih setelah diberhentikan lama akibat pembatasan sosial, kemudian justru harus menghadapi masalah baru.
“Perekonomian kan baru saja kena pandemi to, terus ini baru mau geliat, yang masih punya utang, menutup angsuran, dan lain-lain, malah harus pindah lokasi,” kata Tiar (50) pedagang baju di Malioboro. Selain itu, pedagang pun mengkhawatirkan prospek dagangannya di tempat yang baru. Pasalnya mereka belum mengetahui bagaimana kondisi pengunjung di sana.
“Belum tau ya, kalau maunya sih di sini, soalnya dari dulu sudah di sini. Tetapi kalau terpaksanya harus relokasi di sana ya bagaimana lagi, kan ya menurut dari pemerintah. Dan ya kita mulai dari nol lagi to, jadi ya nggak tahu ke depannya bagaimana,” katanya menambahkan.
Sementara itu, dengan adanya wacana relokasi PKL di Malioboro ini, pedagang berharap agar pemerintah turut membantu dari segi promosi kepada wisatawan. Hal ini diungkapkan oleh Sutrisna (50) yang merupakan pedagang kerajinan tas di Malioboro.
“Harapannya ya semoga ada promosi dari pemerintah lah. Misal ada wisatawan ke sini ya diarahkan ke tempat yang baru juga. Jadi dipromosikan sama pemerintah. Kan tugasnya pemerintah menyejahterahkan rakyat, bukan membunuh rakyat,” kata Sutrisna.
Lebih lanjut, Sutrisna menyampaikan bahwa dampak dari adanya relokasi ini sangatlah luas. Tidak hanya bagi para pedagang saja, namun juga bagi para pengrajin, pendorong, yang jumlahnya tidak sedikit.
Terkait dengan keluhan para pedagang, Sutrisna mengaku bahwa tidak ada audiensi dari pemerintah. Melainkan, segala keluhan dan aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan Koperasi Paguyuban Tri Dharma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
