Rabu 19 Jan 2022 07:04 WIB

Penyesuaian Administrasi, Operasional Biskita Transpakuan Ditunda

Biskita Transpakuan tengah masuk tahap penyesuaian administrasi lama ke sistem baru.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Andi Nur Aminah
Warga Kota Bogor mencoba bus Biskita Transpakuan dari Halte Stasiun Bogor (ilustrasi)
Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Warga Kota Bogor mencoba bus Biskita Transpakuan dari Halte Stasiun Bogor (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Beroperasinya Biskita Transpakuan di Kota Bogor yang dijadwalkan pekan ini ternyata diundur. Pengunduran dilakukan lantaran saat ini operasional Biskita Transpakuan tengah masuk tahap penyesuaian administrasi dari sistem lama ke sistem baru.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan jika proses administrasi tersebut lancsr maka bus dengan skema buy the service (BTS) dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini akan mengaspal dalam waktu dekat. “Insya Allah pengunduran beberapa hari saja. Secepatnya Biskita Trans Pakuan sudah bisa meluncur kembali. Kita rapikan dulu administrasinya dengan menyesuaikan sistem,” kata Bima Arya, Selasa (18/1/).

Baca Juga

Bima mengatakan, penyesuaian antara sistem lama dan sistem baru membutuhkan jeda waktu. Sehingga ia menegaskan tertundanya operasional Biskita Transpakuan bukan karena persoalan yang berarti.

Jeda waktu ini, kata dia, juga dimanfaatkan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) bersama Lorena dan Kodjari selaku Kerja Sama Operasional (KSO). PDJT dan Lorena secara berkala juga melakukan perawatan terhadap 49 unit bus dan shelter yang ada.

“Kita coba juga rapikan pool-nya akan di sini (Bubulak). Kita rapikan dulu, kita kondisikan dulu Terminal Bubulak ini untuk nanti akan menjadi pool Biskita,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. 

Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement