REPUBLIKA.CO.ID, NUR SULTAN -- Kazakhstan pada Selasa (18/1/2022) telah mengakhiri keadaan darurat. Berakhirnya tindakan darurat itu membuat kehidupan kembali normal, terutama di ibu kota negara Nur Sultan, kota metropolitan terbesar di negara itu, Almaty, dan provinsi Atyrau, Jambyl, Kyzylorda, dan Mangistau. Langkah-langkah keamanan di jalan-jalan dicabut, bersamaan dengan jam malam. Selain itu, pembatasan perjalanan masuk dan keluar kota juga dicabut.
Juru bicara kepresidenan Berik Uali mengatakan, perdamaian dan ketertiban dapat dicapai berkat persatuan dan solidaritas rakyat. "Termasuk tindakan pasukan keamanan dan penegak hukum yang mengorbankan nyawa mereka," ujarnya dilansir Anadolu Agency, Rabu (19/1/2022).
Presiden Kassym-Jomart Tokayev memberlakukan keadaan darurat pada 5 Januari, setelah aksi protes damai berubah menjadi pemberontakan dengan kekerasan. Pada 13 Januari, keadaan darurat di beberapa daerah telah dicabut.
Sedikitnya 225 orang tewas dalam kerusuhan menyusul aksi protes yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar. Tokayev meminta bantuan blok militer yang dipimpin Rusia, Collective Security Treaty Organization (CSTO). Pasukan penjaga perdamaian dari Rusia, Belarus, Armenia, dan Tajikistan segera tiba dan mendukung penegakan hukum di Kazakhstan untuk memulihkan ketertiban.
Aksi protes pecah pada Ahad (2/1/2022), ketika pengemudi di kota Zhanaozen di wilayah Mangystau yang kaya minyak, menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kenaikan harga bahan bakar gas cair (LPG). Pada awal tahun pemerintah Kazakhstan mengumumkan kenaikan bahan bakar dua kali lipat, dan menghapus subsidi bahan bakar.
Aksi protes kemudian menyebar ke kota Aktau. Protes juga terjadi di kota-kota barat, seperti Atyrau, Aktobe dan Oral, yang dikenal memiliki cadangan minyak dan gas alam. Aksi protes menyebar luas ke kota-kota lain di Kazakhstan dan berubah menjadi demonstrasi publik.
Para demonstran membakar mobil polisi, menyerbu gedung-gedung pemerintah, dan membakar istana presiden. Mereka juga menduduki bandara internasional di Almaty, serta menjarah pertokoan, perbankan, dan bisnis lainnya.
Pemerintah Kazakhstan mengundurkan diri sebagai tanggapan atas kerusuhan tersebut. Tokayev mengklaim kerusuhan itu dipimpin oleh kelompok teroris yang telah menerima bantuan dari negara lain, yang tidak disebutkan namanya.
Awalnya aksi protes dimulai karena kenaikan harga bahan bakar gas cair hampir dua kali lipat. Bahan bakar gas cair ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Namun penyebaran aksi protes yang cepat mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas di negara itu. Kazakhstan telah berada di bawah kekuasaan partai yang sama sejak memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991.
Kazakhstan adalah negara terbesar kesembilan di dunia, yang berbatasan dengan Rusia di utara dan Cina di timur. Kazakhstan memiliki cadangan minyak yang luas dan penting bagi ekonomi negara. Ketidakpuasan atas kondisi kehidupan yang buruk masih tampak di beberapa wilayah Kazakhstan. Sebagian besar warga Kazakhstan kesal dengan dominasi partai yang berkuasa, dan memegang lebih dari 80 persen kursi di parlemen.
Banyak pengunjuk rasa meneriakkan "orang tua pergi," merujuk pada presiden pertama Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, yang terus memiliki pengaruh besar meskipun telah mengundurkan diri pada 2019. Nazarbayev mendominasi politik negara itu dan pemerintahannya ditandai oleh kultus kepribadian yang moderat. Kritikus mengatakan, dia secara efektif melembagakan sistem klan di pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika