REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman memberi isyarat dapat menghentikan pipa Nord Stream 2 dari Rusia jika negara itu menginvasi Ukraina, Selasa (18/1/2022). Negara-negara Barat bersatu di belakang Kyiv atas penumpukan pasukan Moskow yang telah memicu kekhawatiran perang.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengisyaratkan bahwa tanggapan Berlin mungkin termasuk menghentikan pipa Nord Stream 2 yang membawa gas ke Jerman. "Jelas bahwa akan ada harga tinggi yang harus dibayar dan bahwa semuanya harus didiskusikan jika ada intervensi militer di Ukraina," katanya saat ditanya tentang pipa tersebut setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
Scholz sebelumnya mengatakan Jerman terbuka untuk sanksi jika terjadi serangan Rusia dan semuanya akan bisa dibahas. Beberapa poin sanksi yang dipertimbangkan mencakup Nord Stream 2 yang telah dibangun tetapi belum mendapatkan persetujuan untuk dibuka.
Sedangkan Stoltenberg mengatakan telah mengundang sekutu NATO dan Rusia ke serangkaian pertemuan lebih lanjut di Dewan NATO-Rusia. Pertemuan ini membahas cara-cara meningkatkan situasi keamanan, setelah putaran pertama pembicaraan yang tidak meyakinkan dalam dua tahun pada pekan lalu.
"Sekutu NATO siap untuk membahas proposal konkret tentang bagaimana mengurangi risiko dan meningkatkan transparansi mengenai kegiatan militer dan bagaimana mengurangi ancaman luar angkasa dan dunia maya," kata Stoltenberg dalam konferensi pers bersama dengan Scholz.
"Kami juga siap untuk melanjutkan pertukaran pengarahan tentang latihan dan kebijakan nuklir kami masing-masing," ujarnya.
Selain melakukan pembahasan dengan NATO, Jerman mengutus Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock mengadakan pembicaraan di Rusia dan Ukraina untuk mencoba meredakan ketegangan. Baerbock memperingatkan bahwa Moskow akan menderita jika menyerang tetangganya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan setelah bertemu Baerbock pada Selasa bahwa pipa akan meningkatkan keamanan energi Eropa ketika dibuka. "Upaya untuk mempolitisasi proyek ini akan menjadi kontra-produktif," katanya.
Meskipun Barat bersatu di belakang Ukraina, bekas republik Soviet itu bukan anggota NATO. Aliansi itu tidak memiliki kewajiban perjanjian untuk mempertahankannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika