REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat (AS) atas bantuan militer yang diberikan kepada negaranya. Saat ini Ukraina diketahui tengah terlibat ketegangan dengan Rusia.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, dan Presiden (Joe) Biden serta pemerintah AS atas dukungan kalian, untuk bantuan militer ke Ukraina, untuk meningkatkan bantuan ini,” kata Zelensky saat bertemu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Kiev, Rabu (19/1/2022).
Pemerintahan Biden telah mengumumkan akan memberikan tambahan sebesar 200 juta dolar AS dalam bentuk bantuan militer defensif kepada Ukraina. “Kami berkomitmen pada kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina dan akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina,” kata pejabat senior Departemen Luar Negeri AS.
Dia mengungkapkan, bantuan tersebut telah disetujui pada akhir Desember tahun lalu. Namun pemerintahan Biden memang menolak membukanya kepada publik hingga diumumkan pada Rabu. Gedung Putih telah mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan ke Ukraina kapan saja.
Antony Blinken telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin memilih jalan damai untuk menyelesaikan ketegangan di perbatasan Ukraina. Blinken mengaku masih melihat intensi Moskow untuk melancarkan agresi ke Kiev. “Saya sangat, sangat berharap bahwa kita dapat menjaga ini di jalur diplomatik dan damai. Tapi pada akhirnya, hal ini akan menjadi keputusan Presiden Putin,” kata Blinken saat berbicara di Kedutaan Besar AS di Kiev pada Rabu, dikutip laman TRT World.
Menurut Blinken, Putin masih berkeinginan mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan Rusia-Ukraina. “Kami tahu ada rencana untuk meningkatkan kekuatan itu, bahkan lebih, dalam waktu yang sangat singkat. Itu memberi Presiden Putin kemampuan, juga dalam waktu yang sangat singkat, untuk mengambil tindakan agresif lebih lanjut terhadap Ukraina,” ucapnya.
Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak Februari 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Dia dimakzulkan setelah gelombang demonstrasi berlangsung tanpa henti selama tiga bulan. Massa memprotes keputusan Yanukovych membatalkan kerja sama dengan Uni Eropa. Keputusan tersebut ditengarai akibat adanya tekanan Moskow. Rusia memang disebut tak menghendaki Kiev lebih dekat atau bergabung dengan Uni Eropa.
Ukraina membentuk pemerintahan baru pascapelengseran Yanukovych. Namun Rusia menentang dan memandang hal tersebut sebagai kudeta. Tak lama setelah kekuasaan Yanukovych ditumbangkan, Moskow melakukan aksi pencaplokan Semenanjung Krimea.
Kala itu terdapat kelompok pro-Uni Eropa dan pro-Rusia di Ukraina. Kelompok separatis pro-Rusia merebut sebagian besar dua wilayah timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbass. Pertempuran pun berlangsung di sana dan telah memakan 14 ribu korban jiwa. Hingga kini, ketegangan masih terjadi di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika