REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 43 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena adanya penularan Covid-19. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan pembelajaran tatap muka (PTM) dua sesi.
Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Prof. Zubairi Djoerban mengatakan, sebetulnya DKI Jakarta selalu lebih rendah positivity rate-nya dibanding provinsi lain. Namun, saat ini tak bisa dihindari akan jadi paling tinggi lantaran notabene merupakan gerbang masuk.
"Saya yakin, kalau segala upayanya seperti 2021, Jakarta bisa menekan positivity rate-nya lagi. Amin, " tulis Zubairi di Akun Twitter miliknya, @ProfesorZubairi, Kamis (20/1/2022).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pertimbangan itu menyusul banyak masukan dan rekomendasi dari banyak pihak tentang penyelenggaraan PTM. Saat ini, ia mengatakan, Dinas Pendidikan DKI akan tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terkait PTM yang masih berlangsung.
Jika nantinya diputuskan menggelar PTM dua sesi, ia mengatakan, Pemprov DKI akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Semua kemungkinan ada, tapi sekali lagi kita tetap mengacu kepada aturan dan kebijakan yang ada,” kata dia saat ditemui awak media di Balai Kota, Rabu (19/1).
Terkait 43 sekolah yang telah ditutup, dia mengatakan, ada 67 peserta didik, dua pendidik, dan tiga pendidik yang terpapar Covid-19. “Jadi, ada 72 orang,” katanya.
Dari 43 total sekolah yang ditutup sementara, ia menambahkan, 28 sekolah sudah kembali dibuka, sedangkan 15 sekolah masih ditutup. “Dari data itu rata-rata sekolah itu ada 1-2 (kasus), ada sekolah yang tiga tapi rata-rata ada satu,” jelas dia.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, Dinkes DKI sudah mengupayakan active case finding (ACF) terkait temuan kasus Covid-19 selama PTM terbatas di DKI. Menurut dia, berbagai kasus positif yang kini terdeteksi di puluhan sekolah bermula dari komunitas dan bukan dari sekolah.
“Dinkes tidak sendiri, ada Dinas Pendidikan DKI dan satgas yang mengevaluasi itu dan nanti akan ada rekomendasinya,” kata Widyastuti saat ditemui di Balai Kota, Selasa (18/1).
Jika ada sekolah yang tidak bersedia mengikuti kebijakan ACF, kata dia, Dinkes DKI akan tetap melakukan koordinasi dengan Disdik DKI dengan cara persuasi pada sekolah tersebut. Dia menambahkan, hal itu dipaksakan untuk memantau keberhasilan prokes di PTM DKI.
“Sekolah yang gak mau di-ACF harus terus-menerus dilakukan pendekatan,” jelasnya.
