REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Azwar Anas santer diisukan jadi calon kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto menilai, penunjukan calon kepala otorita merupakan merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Itu wilayahnya Pak Jokowi, kalau kami yang penting undang-undangnya sudah diketok," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Utut mengatakan, PDIP mengawal agar implementasi UU IKN di lapangan berjalan dengan baik. Utut menyebut ada lima peraturan  pemerintah (PP) yang perlu dipersiapkan, pertama PP yang menguatkan konsep pertanahan, PP yang menguatkan konsep pertahanan negara, PP konsep pendanaan, PP soal menjaga adat istiadat dan kebudayaan orang dayak, dan PP tentang daerah-daerah sekitar IKN.

"Tapi kalau orang yang mau ditunjuk itu wilayahnya Pak Jokowi dia mau nunjuk siapapun yang dianggap capable ya boleh saja," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengungkapkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. "Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020 lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, wilayah ibu kota negara akan berstatus sebagai pemerintah daerah khusus IKN yang dipimpin kepala otorita. Adapun kepala otorita adalah jabatan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu," ujar Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika