REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) angkat bicara terkait banyaknya anggaran yang telah dihabiskan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk beriklan. GMPG menilai, tingkat keterpilihan Airlangga tetap kecil meski telah mengeluarkan dana miliaran untuk beriklan meningkatkan elektabilitas.
Kebijakan untuk meningkatkan elektabilitas Airlangga jelang Pilpres 2024 sesuai Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-23 /DPP/GOLKAR/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021. Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, lantas mengkritik kebijakan tersebut.
"Sekalipun sempat viral dan menjadi bahan ejekan netizen di media sosial, pemasangan billboard dan videotron tersebut tetap berlanjut," kata Sirajuddin Abdul Wahab dalam keterangan, Kamis (20/1).
Dia mengungkapkan, total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp 243,15 miliar selama Juli-Desember 2021. Menurutnya, langkah itu tidak efektif lantaran tak membuahkan hasil mengingat elektabilitas Airlangga masih berada di bawah satu persen di berbagai hasil survei.
"Berdasarkan hasil survei Voxpol Center, elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen bahkan sejak perintah pemasangan pada Mei 2021 hingga saat ini. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen," katanya.
Sirajuddin menambahkan, buruknya tingkat keterpilihan Airlangga justru berdampak negatif terhadap citra dan elektabilitas Partai Golkar. Menurutnya, kecilnya tingkat keterpilihan Menteri Koordinator Perekonomian ini tak memberikan efek domino ke partai.
"Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai," katanya.
Sirajuddin menilai, kondisi ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Airlanga, baik sebagai Ketua Umum Partai maupun sebagai calon presiden yang diusung, sangat kecil. Fakta itu, sambung dia, diharapkan disadari semua kader partai berlogo pohon beringin.
Dia melanjutkan, kampanye melalui billboard dan videotron tidak bisa memanipulasi citra Partai Golkar yang rusak. Dia mengatakan, hal ini disebabkan Airlangga dianggap gagal memperbaiki citra partai yang buruk di mata publik dalam dua tahun kepemimpinannya dengan segala visi-misi dan retorikanya.
"Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter," bebernya.
Sirajuddin berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Sebelumnya di 2021 adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra.
Menurutnya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia mencontohkan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM. "Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika