REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan beberapa atensinya mengenai kebijakan pertahanan keamanan Indonesia, mulai dari penanganan terorisme hingga reformasi birokrasi. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 di Gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2022) lalu.
"Pertama, kita harus tingkatkan kesiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya. Termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive," kata Prabowo kepada wartawan usai memimpin Rapim.
Kedua, sambung dia, Indonesia harus memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara Asean dan negara-negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI. Kemudian, memperkuat industri pertahanan, menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.
"Ketiga, kita harus mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI, disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang," ujarnya.
Selanjutnya, Prabowo menyebut, harus disiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya. Hal ini, jelas dia, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.
Lalu, Prabowo menuturkan, harus memperkuat coastal missile defense system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia I, II, dan III.
Keenam, harus mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
Terakhir, menurut dia, harus melaksanakan evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Pertahanan RI dan TNI. "Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," ungkap dia.
Untuk diketahui, Rapim Kemenhan Tahun 2022 ini mengambil tema Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara. Prabowo menjelaskan, tema ini mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan.
"Dengan kerja sama seluruh komponen bangsa dengan profesionalisme dalam pengelolaan pertahanan keamanan akan dapat menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang berkelanjutan serta pertahanan negara yang kokoh menuju Indonesia maju," tutur dia.
"Lebih jauh, melalui Rapim Kemhan ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih erat lagi demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas kita ke depan," imbuhnya.
Adapun Rapim Kemenhan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dari TNI dan Polri. Di antaranya, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika