REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa mengatakan, kemajuan teknologi yang pesat tak bisa dihadang. Bahkan sebaliknya, hal tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan Indonesia dalam dunia metaverse.
"Kalau saya presiden Indonesia misalnya ke depan, saya tinggal bawa misalnya satu ini yang isinya satu tera (byte), tapi itu kemampuannya seribu kali seribu tera, dan saya bisa tampilkan metaverse mengenai Indonesia," ujar Suharso dalam acara webinar dengan tema 'Merebut Pemilih Muda 2024' di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (22/1).
Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Uniknya, lingkungan virtual ini bisa Anda memasuki.
Dengan metaverse, semua pihak dapat mengunjungi berbagai penjuru Indonesia secara tidak langsung dalam dunia virtual. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah yang memiliki potensi untuk berinvestasi.
"Saya klik ini Sumatera, saya klik ini Medan, saya klik ini mau investasi di mana, saya klik ini mau ke mana, dan dia bergerak, luar biasa. Dan saya bisa berdiskusi dengan orang di dalam dengan hanya satu ini," ujar Suharso.
Kemajuan teknologi itulah yang perlu dimanfaatkan juga oleh sosok-sosok yang ingin maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mereka dapat mengenalkan diri dan menyampaikan visinya sebagai calon presiden di dalam ruang digital yang ada.
"Itu luar biasa kemajuan perkembangan yang akan datang. Relevansinya dengan judul ini, yang muda yang menentukan, jangan kita ditentukan oleh keadaan yang demikian cepat perubahannya tanpa kita tidak dapat grab satu detikpun dan kemudian kita tertinggal," ujar Suharso.
Hal serupa juga dapat dimanfaatkan oleh para calon legislatif untuk mengenalkan dirinya di daerah pemilihannya. Ia tak ingin, masyarakat justru dicekoki oleh sosok-sosok yang hanya menawarkan politik uang semata.
"Orang-orang yang tertinggal itu nasibnya menjadi enclave (terkurung) di dalam dan kalau di pemilu mereka ikut menentukan, karena menentukannya dengan model NPWP, nomor piro wani piro. Itu berbahaya, sementara ke depan kita tak lagi seperti itu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.
