REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai penunjukkan Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) telah melewati berbagai proses pertimbangan.
Ia yakin Maruli profesional dalam tugasnya, meskipun diketahui merupakan menantu dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Kami yakini bahwa proses itu dilakukan secara profesional dan menimbang berbagai macam," ujar Dave saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (22/1/2022).
Proses penunjukan Maruli disebutnya telah melewati pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Pangdam Udayana itu dinilai memenuhi syarat menjadi Pangkostrad, menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman.
"Kita terus berharap bahwa seluruh personel TNI akan terus melanjutkan tugasnya secara profesional dan khususnya kepada Pak Maruli, kami ucapkan selamat atas penugasan ini ditanya terus meningkatkan kemampuannya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Dave.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa memilih Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Saat ini, Maruli menjabat sebagai Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana.
Dengan promosi tersebut, otomatis Maruli akan mendapat kenaikan bintang dan berpangkat Letnan Jenderal (Letjen). Maruli adalah menantu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Maruli akan menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang harus merangkap posisi sebagai Kepala Staf Angkatan darat (KSAD) dan Pangkostrad selama dua bulan lebih. Maruli akan menjadi Pangkostrad ke-43.
"Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan Nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI," demikian rilis Pusat Penerangan (Puspen) TNI di Jakarta, Jumat (22/1/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika