REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Badan Legislatif mengesahkan penetapan larangan penggunaan simbol agama dalam kompetisi olahraga. Amandemen undang-undang yang berisi larangan penggunaan simbol agama yang mencolok dalam acara dan kompetisi yang diselenggarakan federasi olahraga di Prancis itu mendapatkan 160 dukungan dan 143 penolakan.
Larangan tersebut diketahui diusulkan oleh kelompok sayap kanan, Les Republicains, yang diduga secara khusus menargetkan jilbab dan kerudung wanita Muslim. Alasan utama dilarangnya pengenaan hijab dalam kompetisi olahraga, menurut amandemen, karena penutup kepala umat Muslim itu dianggap dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya.
Tentu saja keputusan ini memicu kecaman dan keraguan dari para kritikus terhadap deklarasi Prancis sebagai ‘tanah kebebasan’. Mengomentari keputusan tersebut, pembawa acara TV Samia Mohsin menggambarkan larangan tersebut sebagai tindakan diskriminasi. Dia juga menekankan Islamofobia bukanlah jawaban atas krisis identitas Prancis.
“Liberte? Atau eksklusi & diskriminasi? Senator di #Prancis memberikan suara mendukung #HijabBan di #olahraga," cuit Mohsin di akun pribadinya, dilansir di Fars, Ahad (23/1/2022).
"Amandemen tersebut diusulkan oleh Les Republicains, kelompok sayap kanan yang ditentang oleh pemerintah Prancis. #Islamofobia bukanlah jawabannya,” katanya.
Bukan hanya Mohsin, banyak pula warganet yang mengungkapkan protes dan kecaman kepada senator Prancis atas keputusan untuk menargetkan Muslim dan simbol Islam serta mengabaikan persoalan lain yang lebih kritis yang tengah dihadapi negara Eropa.
“Dari semua urgensi yang dihadapi Prancis, Senat telah memutuskan untuk melarang jilbab Muslim dalam olahraga. Sebagian besar orang Prancis akan memutuskan apa yang penting, seperti jaminan ketersediaan makanan di atas meja masa depan untuk anak-anak mereka, bukan justru pengalihan Islam yang terus-menerus dan rasa superioritas terhadap tetangga Muslim mereka,” tulis warganet.
Komentator lain memprediksikan keputusan seperti pelarangan jilbab akan membuat situasi "lebih buruk" bagi wanita Muslim di Prancis. “Prancis sudah melarang niqab dan melarang ibu berhijab menemani anak-anak mereka dalam perjalanan sekolah. Prancis tahu mereka bisa lolos tanpa akibat apa pun, ”tulisnya.
Sementara itu, meski mendapatkan mayoritas dukungan, belum ada kejelasan apakah amandemen ini akan diterapkan untuk Olimpiade Paris 2024 atau tidak. Pada Juli tahun lalu, DPR Prancis menyetujui RUU kontroversial yang membatasi kebebasan beragama dan menargetkan Muslim, dibarengi dengan pengetatan aturan mengenai pendanaan masjid, asosiasi dan organisasi milik Muslim. RUU itu juga melarang gadis Muslim di bawah usia 18 tahun untuk memakai jilbab di tempat umum.
Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meluncurkan rencana untuk mempertahankan apa yang disebutnya nilai-nilai sekuler Prancis melawan radikalisme dan mengklaim Islam berada dalam krisis. Keputusan itu diduga sebagai respon dari kasus pembunuhan seorang guru Prancis oleh seorang ekstremis karena menunjukkan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW saat mengajar.
Di Prancis, aksi Islamofobia semakin mengkhawatirkan, mulai dari penutupan masjid, larangan operasional badan amal Muslim terbesar di negara itu dan organisasi anti-Islamofobia, pembunuhan, pelecehan hingga penangkapan tanpa alasan orang-orang Muslim. Padahal, Prancis merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di Eropa, lebih dari lima juta jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika