REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Delegasi Taliban yang dipimpin oleh pejabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi memulai pembicaraan tiga hari di Oslo pada Ahad (23/1). Dia melakukan pertemuan bersama pejabat Barat dan perwakilan masyarakat sipil Afghanistan.
Pertemuan tertutup itu berlangsung di sebuah hotel di pegunungan yang tertutup salju di atas ibukota Norwegia. Momen ini merupakan pertama kalinya perwakilan Taliban mengadakan pertemuan resmi di Eropa sejak kelompok itu mengambil alih pada Agustus.
Pembicaraan itu bukannya tanpa kontroversi, sebab menyalakan kembali perdebatan mengenai apakah mereka melegitimasi pemerintah Taliban, terutama sejak mereka ditahan di Norwegia, sebuah negara NATO yang terlibat di Afghanistan dari tahun 2001 sampai Taliban mengambil alih musim panas lalu.
Berbicara usai pertemuan hari pertama, delegasi Taliban Shafiullah Azam mengatakan pertemuan dengan pejabat Barat adalah langkah untuk melegitimasi pemerintah Afghanistan. "Jenis undangan dan komunikasi ini akan membantu komunitas Eropa, Amerika Serikat, atau banyak negara lain untuk menghapus gambaran yang salah tentang pemerintah Afghanistan," katanya.
Padahal, Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt sebelumnya telah menekankan bahwa pembicaraan itu bukan legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban. Selain itu, 200 pengunjuk rasa berkumpul di lapangan es di depan Kementerian Luar Negeri Norwegia di Oslo untuk mengutuk pertemuan dengan Taliban, yang belum menerima pengakuan diplomatik dari pemerintah asing mana pun.
Mulai Senin, perwakilan Taliban akan bertemu dengan delegasi dari negara-negara Barat dan pasti akan mendesak tuntutan sekitar 10 miliar dolar AS yang dibekukan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya dibebaskan. "Kami meminta mereka untuk mencairkan aset Afghanistan dan tidak menghukum warga Afghanistan biasa karena wacana politik,” kata Shafiullah Azam.
"Karena kelaparan, karena musim dingin yang mematikan, saya pikir sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk mendukung warga Afghanistan, bukan menghukum mereka karena perselisihan politik mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika