REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat pembiayaan anggaran 2021 sebesar Rp 868,6 triliun atau setara 86,3 persen dari target Rp 1.006,4 triliun. Hal ini seiring defisit tahun lalu hanya sebesar 4,65 persen dari batas yang ditetapkan 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan anggaran dilakukan secara hati-hati, terukur dan didukung oleh sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia secara baik. "Pembiayaan anggaran kita pada 2021 itu jauh lebih rendah dari UU APBN," ujar Sri Mulyani saat Raker Komite IV DPD, Senin (24/1/2022).

Kemudian pembiayaan utang tahun lalu sebesar Rp 867,4 triliun atau 73,7 persen dari APBN yakni berkurang hingga Rp 310 triliun dari target seiring menurunnya defisit karena beberapa faktor. "Defisit menurun karena membaiknya penerimaan negara, optimalisasi penggunaan SAL, pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program serta dukungan koordinasi berupa SKB III," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut pembiayaan utang ini selain untuk menutup defisit, juga digunakan pembiayaan investasi bagi BUMN dan BLU utamanya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM.