REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pengecekan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah dilakukan secara teliti. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 melalui pelaksanaan PTM 100 persen di beberapa wilayah.
"Saya setuju dengan PTM, kebijakan apa yang sudah ditempuh, hanya memang pengecekan di lapangan supaya dilakukan secara lebih teliti," ujar Wapres saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui konferensi video, Senin (24/1).
Dalam rapat tersebut, Wapres menyoroti penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah di tengah meluasnya varian Omicron. Wapres menilai kebijakan PTM perlu memerlukan perhatian khusus.
Sebab, ada beberapa sekolah yang siswanya terkonfirmasi positif Covid-19."Sampai tanggal 18 Januari 2022 itu terdapat 41 sekolah SD/SMA di Jakarta yang sebagian siswanya positif Covid-19," kata Wapres.
Ia mengatakan, penyebaran varian Omicron sangat cepat. Bahkan, diperkirakan puncak penyebaran varian Omicron akan terjadi pada Februari 2022 hingga awal Maret 2022. Ia pun meminta antisipasi dan kesiapsiagaan semua pihak untuk mencegah penyebaran lebih luas.
Kesiapan diantaranya dapat dilakukan dengan memperkuat tes dan tracing pada masyarakat. Terlebih, dengan adanya peningkatan penyebaran melalui transmisi lokal.
"Terkait dengan peningkatan jumlah tes, tracing, mengingat mereka yang terpapar varian omicron ini kebanyakan OTG (Orang Tanpa Gejala) dan juga orang yang komorbid, sakit ringan, ini berpotensi besar untuk memicu penularan berkelanjutan di masyarakat," kata Wapres.
Di sisi lain, Wapres juga meminta percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dan penerapan aplikasi PeduliLindungi."Sekali lagi penerapan PeduliLindungi supaya diperketat, dan disanksi dan diumumkan bagi mereka para pelanggar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika