REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jokowi Mania (JoMan) menyambut baik keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menetapkan jadwal pencoblosan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, mengatakan keputusan tersebut menepis spekulasi penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Itu menandakan bahwa spekulasi yang selama ini digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan tiga periode dan penambahan durasi pemerintahan Jokowi itu batal adanya. Artinya spekulasi-spekulasi yang selama ini yang dikhawatirkan kita dan presiden sudah secara otomatis batal," kata Immanuel kepada Republika, Selasa (25/1).
Pria yang akrab disapa Noel itu menilai tidak sulit bagi Jokowi untuk menambah masa jabatan presiden tiga periode mengingat mayoritas partai politik di parlemen merupakan partai pendukung Presiden Jokowi. Namun, dengan telah diputuskannya jadwal pemilu maka dipastikan masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024.
"Artinya bahwa presiden tidak menghendaki yang namanya tiga periode, penambahan sampai 2027, presiden taat konstitusi," ujarnya.
JoMan berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 ke depan berlangsung lebih terhormat dan beradab. Partai juga diminta bersiap untuk membuat program dan ide.
"Tinggal kita lihat regulasi-regulasinya , ya partai-partai bersiaplah dengan program dan idenya. Karena kita nggak mau ditawarkan pepesan kosong lagi kedepan nanti. Semua partai harus menyampaikan program dan ide-ide besar ke depan," ucapnya.
Sebelumnya DPR menyepakati usulan KPU yang mengusulkan pelaksanaan pemilu digelar 14 Februari 2024. Usulan tersebut juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersyukur, tercapainya kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait jadwal pemilu serentak 2024. Ia berharap kesepakatan tersebut bisa didukung oleh semua pihak.
“Alhamdulillah sudah diusulkan bersama yaitu 14 Februari, walaupun dari masing-masing ada catatan, dari Mendagri ada tahapan-tahapan yang perlu kita kritisi, saya juga pimpinan ibu anggota komisi II juga bisa memberikan masukan," kata Doli, kemarin.
Dengan ditetapkannya jadwal Pemilu 2024, pengamat politik berharap tidak ada lagi pihak yang 'menggoreng' isu Jokowi tiga periode. Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, jika kemudian masih ada yang menggoyang isu tersebut, sudah tentu mereka orang-orang nekat yang sedang mencari nafkah di dunia politik.
“Hanya orang-orang nekat yang tidak punya otak saja yang akan terus melakukan teror politik dengan isu perpanjangan masa jabatan jokowi,” ujar Kunto, Senin (24/1/2022).
“Karena secara regulasi sudah selesai, secara tanggal sudah ditetapkan, ya mungkin ini aksi disparity saja, tidak punya cara lain untuk mencari nafkah di politik,” tambahnya.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini juga menilai, penetapan jadwal pemilu 14 Februari 2024 melegakan. Dengan kejelasan jadwal pencoblosan pemilu serentak tersebut, diharapkan wacana presiden tiga periode tidak lagi muncul.
"Dengan sudah jelasnya hari pemungutan suara kita semua berharap pihak-pihak yang masih menyuarakan presiden tiga periode ataupun penundaan pemilu agar tidak terus membuat kebisingan di publik," kata Titi kepada Republika, Senin (24/1).
Titi mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah komitmen semua elemen untuk ikut mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ia mengajak semua pihak untuk mengawal agar KPU bisa mendesain teknis pemilu yang tidak mengulangi masalah di tahun 2019 lalu, yang membawa ekses pada meninggal dan sakitnya petugas pemilu akibat beban yang terlalu berat.
Selain itu partai politik juga bisa segera bersiap untuk proses pendaftaran dan verifikasi menjadi peserta pemilu 2024. Sosialisasi pemilu juga perlu didesain serius agar pemilih bisa memilih dengan baik dan tidak rentan terpapar hoaks.
"Harapannya pemilu 2014 tidak lagi menimbulkan fragmentasi dan polarisasi disintegratif di tengah masyarakat kita," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika