Selasa 25 Jan 2022 18:49 WIB

RPJMD Kalsel Fokus pada Usaha Kesejahteraan Rakyat

Kalsel menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026 adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Foto: Pemprov Kalsel
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026 adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026 adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan H Sahbirin Noor pada rapat terbatas terkait pelaksanaan program prioritas pada RPJMD 2021-2026, Selasa (25/1/2022), di Ruang Rapat PM Noor, Perkantoran Setda Kalsel, Banjarbaru.

Baca Juga

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, mengingatkan seluruh SKPD di jajaranya, untuk terus bergerak bersama dalam melanjutkan pembangunan. Terlebih di periode kedua kepemimpinannya upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan harus makin terukur.

Paman Birin bersyukur bisa menyelesaikan masa kepimpinan di periode pertama atau  2016-2021 dengan baik dan penuh prestasi, sehingga dipercaya kembali oleh rakyat untuk memimpin di periode kedua. "Alhamdulillah, ratusan penghargaan berhasil kita raih di periode pertama di tahun 2016-2021, sehingga kembali diberi amanah di periode kedua. Fokus kita adalah lebih terukur dalam upaya  kesejahteraan masyarakat," sebutnya dalam siaran pers.

photo
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026 adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. - (Pemprov Kalsel)

Di awal masa kedua kepimpinannya yang kali ini bersama Wakil Gubernur, H Muhidin, sejumlah prestasi berhasil diraih. Salah satunya yang membuat bangga adalah Kalsel menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan, bahkan di Indonesia dengan angka 4,56 persen di bulan September 2021.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71 persen atau turun 0,43 persen dibanding Maret 2021.

Tingkat kemiskinan provinsi-provinsi Pulau Kalimantan pada periode yang sama berada di bawah rata-rata nasional, terendah terjadi di Kalsel dengan 4,56 persen, bahkan angka ini merupakan yang terendah se-Indonesia. Selain itu, dari segi lingkungan, Provinsi Kalsel catatkan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup pada 2021 sebesar 70,92.  

Pada 2021 IKLH Kalsel berhasil mencapai angka 70,92 atau naik dari 2020 sebesar 68,43. Capaian angka ini membuat Kalsel termasuk dalam kategori kualitas lingkungan sangat baik.

"Kita bersyukur berkat kerja keras semua pihak, khusunya dalam program lingkungan, IKLH Kalsel berhasil naik drastis menjadi kategori sangat baik," ungkapnya.

Paman Birin berharap, prestasi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Khusus terkait lingkungan, parameter penilaian dalam IKLH yang meliputi indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas lingkungan (IKL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG), harus terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita harus tetap memperhatikan kondisi pencemaran air berupa kadar e-coli, dan sampah rumah tangga, sehingga dapat memperbaiki indeks kualitas air," Sebutnya.

Paman Birin juga memberikan catatan penting terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalsel. Dimana IPM Kalsel masih berada di bawah rata-rata nasional. "Capaian IPM perlu menjadi perhatian kita, sektor kesehatan, permasalahan stunting menjadi konsen kita, sektor pendidikan, dan juga peningkatan ekonomi," tegasnya.

Dihadapan peserta rapat yang dihadiri Sekdaprov Kalsel, jajaran Staf Khusus Gubernur, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Paman Birin menegaskan agar program pembangunan dapat terus dilaksanakan dan diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir. "Segala program yang telah kita rencanakan, terutama program prioritas dapat dikerjakan dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan," tegasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan H Nurul Fajar Desira menjelaskan arah pembangunan di Kalimantan Selatan telah tercantum dalam dokumen RPJMD2021-2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah dan pedoman dasar kegiatan seluruh SKPD. RPJMD sendiri disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement