REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro direalisasikan secepatnya kendati para pedagang meminta eksekusi relokasi ditunda.
"PKL minta relokasi ditunda, aku minta (relokasi) cepat," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/1/2022).
Raja Keraton Yogyakarta itu mengaku telah bersabar menunggu selama 18 tahun lamanya untuk memindahkan PKL Malioboro ke lokasi yang baru. Oleh sebab itu, menurut Sultan, permintaan PKL agar proses relokasi ditunda tidak bisa dipenuhi.
"Enggak-enggak aku 'wis nunggu' (sudah menunggu) 18 tahun," ucap Ngarsa Dalem.
Menurut Sultan, lokasi yang selama ini ditempati para PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Malioboro merupakan milik pemerintah serta pemilik toko.
"Bukan fasilitas kaki lima," ujar dia.
Sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Malioboro bakal direlokasi ke dua lokasi yang telah disiapkan. Lokasi pertama yakni di Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan lokasi kedua menempati bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata DIY. Keduanya masih berada di kawasan Malioboro yang kemudian diberi nama Teras Malioboro 1 dan 2.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) DIY Srie Nurkyatsiwi menuturkan relokasi tersebut sebagai upaya memuliakan PKL Malioboro agar mendapatkan tempat yang lebih representatif. Selain mewujudkan kenyamanan berdagang, Siwi menuturkan relokasi tersebut bertujuan menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari upaya Pemda DIY mengajukan kawasan sumbu filosofi DIY sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.
"Kami ini kan Pemda memuliakan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif," ujar dia.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi memastikan penataan PKL di Malioboro tidak akan menghilangkan keberadaan mereka dari kawasan utama wisata di Kota Yogyakarta itu tetapi justru memberikan ruang khusus untuk aktivitas jual beli.
"Saya kira, dengan penataan yang dilakukan justru akan memberikan dampak yang baik. Dilihat saja nanti dan dibuktikan sendiri karena tujuan penataan ini untuk pengelolaan di masa yang akan datang," ujar dia.
Sebelumnya, PKL Malioboro berharap agar pemda dapat menunda rencana relokasi atau penataan selama satu hingga tiga tahun karena saat ini pedagang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
"Pandemi membuat kami terpuruk karena ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga wisatawan pun sepi," ujar Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto.
Ia juga berharap agar konsep penataan PKL di kawasan Malioboro tidak dilakukan dengan cara relokasi tetapi "mempercantik" lokasi berjualan PKL.
"Misalnya dengan seragam yang bagus, gerobak yang sama atau urutannya. Jadi tidak perlu dipindah tetapi dipercantik saja. Apalagi kami yang jualan kuliner tidak bersinggungan langsung dengan toko," kata Yati yang sudah berjualan selama 18 tahun di Malioboro.
Berdasarkan hasil pertemuan terakhir yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yati menyebutkan bahwa proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari 2022. Sebagai respons atas keresahan PKL terkait rencana relokasi tersebut, DPRD Kota telah membentuk Panitia Khusus Penataan PKL Malioboro. Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiatmoko menuturkan pansus bertugas sebagai mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.
Baca: 5 Kabupaten/Kota di NTT Belum Capai 70 Persen Vaksinasi Covid-19
Baca: Pasien Rawat Inap di RSDC Wisma Atlet Bertambah, Total Dekati 3.000 Orang
Baca: Kota Bandung Mulai Tes Covid-19 Acak Siswa dan Guru di Sekolah
Ikuti Whatsapp Channel Republika