REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan akan mengizinkan keberangkatan bagi diplomatnya dan keluarga keluar dari China. Pertimbangan ini akibat ketidakmampuan Pemerintah AS untuk mencegah pihak berwenang China mendesak diplomat pada tindakan pengendalian pandemi yang dinilai mengganggu.

Sebanyak dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan, Kedutaan Besar AS telah mengirim permintaan ke Washington untuk penandatanganan resmi pada Senin (24/1/2022). Permintaan ini dilakukan ketika China meningkatkan protokol penahanan Covid-19 menjelang pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing dalam waktu kurang dari dua minggu.

Sumber tersebut anonim menambahkan bahwa beberapa staf kedutaan kesal karena Pemerintah AS tidak mau atau tidak dapat membebaskan pejabatnya dari tindakan karantina yang ketat. Aturan tersebut mencakup kemungkinan masuk paksa ke klinik Covid-19 dan pemisahan dari anak-anak.

Departemen Luar Negeri mengatakan pada Selasa (25/1/2022), bahwa status operasi di kedutaan dan konsulatnya di China tidak berubah. "Setiap perubahan dalam status operasi seperti ini hanya akan didasarkan pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan kolega kami dan anggota keluarga mereka," kata juru bicara departemen.

Seorang sumber mengatakan Kedutaan Besar AS melakukan survei internal yang menunjukkan bahwa sebanyak 25 persen staf dan anggota keluarga akan memilih untuk meninggalkan China sesegera mungkin. Kondisi ini karena karantina rumah untuk diplomat harus menjadi persyaratan dasar.

Kemudian mereka harus masuk ke klinik dan rumah sakit demam secara sukarela. Sumber ini menyatakan Pemerintah AS seharusnya memberlakukan tindakan pembalasan untuk persyaratan tersebut tetapi gagal melakukannya. Sedangkan sumber kedua mengatakan kepemimpinan kedutaan telah gagal mendapatkan jaminan yang sesuai dari China tentang perlakuan diplomat AS selama pandemi.

Pada bulan-bulan awal pandemi, Pemerintah AS mengevakuasi sekitar 1.300 diplomat AS dan anggota keluarga dari China. Kedua pemerintah tetap menemui jalan buntu selama berbulan-bulan karena prosedur pengujian dan karantina bagi para pejabat.

China mengharuskan diplomat asing untuk mematuhi aturan pengendalian pandemi, seperti karantina dan pengujian pada saat kedatangan. Meskipun beberapa utusan asing tidak harus memasuki hotel karantina yang ditunjuk pemerintah.

Baca juga : Israel Ingin Bangun Hubungan dengan Indonesia?

Tabloid yang mendukung Pemerintah China Global Times menyebut pertimbangan Departemen Luar Negeri atas kebijakan tersebut sebagai trik kotor. Upaya ini dinilai sebagai tindakan untuk mengganggu tuan rumah Olimpiade China.

Amerika Serikat telah memimpin beberapa negara sekutu dan mitra dalam boikot diplomatik Olimpiade. Boikot secara diplomatik ini atas tindakan genosida berkelanjutan pemerintah China terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya di wilayah barat Xinjiang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika