Rabu 26 Jan 2022 12:54 WIB

Menlu Israel Akui Incar Indonesia untuk Jalin Hubungan Diplomatik

Israel menyebut upaya untuk membangun jalinan diplomatik dengan RI butuh waktu.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Partai Yesh Atid, Yair Lapid.
Foto: AP/DEBBIE HILL/Pool UPI
Ketua Partai Yesh Atid, Yair Lapid.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengungkapkan, negaranya berharap dapat membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Arab Saudi. Namun, menurutnya, kesepakatan semacam itu akan memakan waktu.

Lapid mengatakan, saat ini Israel sedang berupaya merangkul lebih banyak negara agar bergabung dalam Abraham Accords, yakni kesepakatan perdamaian yang sudah terlebih dulu tercapai dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. “Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting mana yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja. Tapi, hal-hal ini membutuhkan waktu,” ujarnya di Radio Angkatan Darat Israel, Selasa (25/1).

Baca Juga

Dia menyebut, ada negara-negara kecil yang bisa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam dua tahun mendatang. Namun, Lapid tak mengungkap nama negara-negara tersebut. Pada Oktober tahun lalu, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat (AS) era pemerintahan Donald Trump, Mike Pompeo, mengomentari kemungkinan normalisasi diplomatik antara Saudi dan Israel.

Menurut Pompeo, hal itu dapat terjadi jika pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil sikap lebih keras terhadap Iran. "Saya yakin akan ada lebih banyak negara yang bergabung dengan Abraham Accords dan suatu hari nanti Kerajaan Arab Saudi juga akan bergabung," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Telegraph pada 17 Oktober 2021.

Pada 15 September 2020, Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi diplomatik dengan Israel. Hal itu tercapai berkat mediasi dan dukungan AS di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump. Kesepakatan normalisasi tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords.

Selain UEA dan Bahrain, AS pun membantu Israel melakukan normalisasi diplomatik dengan Sudan serta Maroko. Washington menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sebagai aksi timbal balik atas kesediaannya membuka hubungan resmi dengan Tel Aviv. Kemudian terkait Maroko, sebagai balasan, AS mengakui klaim negara tersebut atas wilayah Sahara Barat yang dipersengketakan.

Palestina mengecam kesepakatan damai yang dilakukan empat negara Muslim tersebut. Menurut Palestina, apa yang dilakukan keempat negara terkait merupakan “tikaman” bagi perjuangannya memperoleh kemerdekaan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement