REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan senjata besar-besaran senilai 2,5 miliar dolar AS ke Mesir. Persetujuan datang di tengah kekhawatiran mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia di negara Timur Tengah itu.
Penjualan diumumkan hanya beberapa jam setelah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mendesak pemerintah tidak merilis paket bantuan militer yang jauh lebih kecil kepada Mesir. Hal ini diharapkan agar pemerintah negara itu dapat memenuhi persyaratan terkait hak asasi tersebut.
Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS mengatakan penjualan terbaru tidak terkait dengan dana sebesar 130 juta dolar dalam pembiayaan militer asing yang dibekukan pada September dan tetap dalam ketidakpastian. Tetapi ukuran penjualan itu mengecilkan jumlah bantuan yang ditahan dan kemungkinan akan menuai kritik dari anggota parlemen yang menuntut pemerintah memenuhi janji untuk mengikat transfer senjata ke negara-negara yang belum memenuhi standar hak asasi manusia.
Penjualan untuk Mesir termasuk 12 pesawat angkut Super Hercules C-130 dan peralatan terkait senilai 2,2 miliar dolar AS dan sistem radar pertahanan udara senilai sekitar 355 juta dolar AS. Departemen Luar Negeri AS mengatakan
penjualan yang diusulkan akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika dengan membantu meningkatkan keamanan negara sekutu utama non-NATO yang terus menjadi mitra strategis penting di Timur Tengah.
“Kami mempertahankan bahwa hubungan bilateral dengan Mesir akan lebih kuat, dan kepentingan Amerika akan dilayani dengan lebih baik, melalui keterlibatan AS yang berkelanjutan untuk memajukan kepentingan keamanan nasional kami, termasuk menangani masalah hak asasi manusia kami,” ujar Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat meminta pemerintah mengakui dan menegaskan masalah terkait Mesir. Diantaranya adalah dengan membebaskan tahanan politik tertentu dan individu yang ditahan secara tidak adil.
“Pemerintah Mesir harus memenuhi persyaratan administrasi secara penuh dengan batas waktu yang dikomunikasikan,” ujar anggota Kongres AS dari Partai demokrat, mengatakan dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Ikuti Whatsapp Channel Republika