REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan, kegiatan produksi minyak goreng dalam kondisi normal dan tidak terjadi gangguan. GIMNI pun meminta agar pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih ketat dalam proses distribusi hingga ke tingkat hilir jika ditemukan kelangkaan pasokan minyak goreng murah.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan produksi minyak goreng, meskipun pemerintah telah memberikan subsidi agar menjadi satu harga Rp 14 ribu per liter, berjalan seperti biasa dan sudah berjalan. Ia pun mempertanyakan adanya kelangkaan pasokan seperti yang terjadi di toko ritel modern.

"Biasanya, di ritel itu (ketahanan) stoknya dua bulan, sekarang itu habis. Nah, itu kenapa? Berarti ada yang bermain? Kami sudah wanti-wanti itu jauh sebelumnya perlu dibuat pengawasan yang lebih ketat," kata Sahat kepada Republika, Rabu (26/1/2022).

Lebih lanjut, Sahat mempertanyakan apakah ritel modern telah melakukan purchase order (PO) atau belum jika telah kehabisan stok. "(Informasi) yang kami peroleh itu PO tidak ada. Jadi menurut hemat saya, mungkin kebijakan minyak goreng satu harga ini perlu dilihat lagi," katanya menambahkan.

Sahat menekankan, kebijakan minyak goreng satu harga dibuat pemerintah dengan asumsi semua pihak terkait dapat jujur dan transparan. Namun, ketika terjadi persoalan seperti kelangkaan pasokan, maka perlu ada strategi lain yang dilakukan. Strategi tersebut tentu harus dipikirkan langsung oleh pemegang kebijakan, bukan GIMNI.

Adapun untuk penyediaan minyak goreng murah di pasar tradisional yang sesuai rencana Kemendag dimulai pada Rabu, Sahat mengatakan, perusahaan-perusahaan anggota sudah terjun langsung ke pasar tradisional untuk membantu proses distribusi minyak goreng satu harga.

Namun, Sahat tidak dapat merinci pasar mana saja yang saat ini mendapatkan pasokan minyak goreng murah. "Itu sudah jalan," ujarnya singkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika