REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH - Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen mendesak junta Myanmar untuk mengizinkan kunjungan oleh utusan khusus ASEAN ke negara itu dan mendukung akses penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Hun Sen melakukan panggilan video dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dan memintanya menindaklanjuti Konsensus Lima Poin yang telah disepakati ASEAN untuk menangani konflik Myanmar.

"Dia meminta Min Aung Hlaing untuk memfasilitasi agar seorang utusan khusus ASEAN bisa mengunjungi Myanmar untuk pertama kalinya di waktu mendatang," kata staf khusus PM Kamboja bidang hubungan internasional Kao Kim Hourn kepada reporter pada Rabu (26/1/2022).

Konsensus yang telah disepakati Min Aung Hlaing dalam pertemuan tatap muka dengan para pemimpin ASEAN pada April tahun lalu juga ditujukan untuk menghentikan permusuhan, memberikan akses kemanusiaan, dan mendukung dialog inklusif. "Dia mengimbau semua pihak termasuk pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan mencapai gencatan senjata," ujar Kao Kim Hourn.

Selain itu, Hun Sen juga mengundang Min Aung Hlaing untuk bergabung dengan negara-negara ASEAN dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Myanmar yang paling membutuhkannya. Kao Kim Hourn tidak mengatakan bagaimana Min Aung Hlaing menanggapi proposal Hun Sen.

Pemimpin Kamboja itu bertemu Min Aung Hlaing di Myanmar pada 7 Januari, sebuah perjalanan yang membuat beberapa negara tetangga khawatir hal itu dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap junta. Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama di dunia yang berkuasa selama 36 tahun. Dia menyatakan kepada Min Aung Hlaing keprihatinannya bahwa permusuhan telah terjadi sejak pertemuan mereka, kata Kao Kim Hourn.

Sebagai ketua ASEAN, Hun Sen mendapat tekanan untuk memaksa Min Aung Hlaing tetap menjalankan kesepakatan ASEAN. Beberapa anggota ASEAN bahkan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan dan dihukum karena beberapa tuduhan kejahatan sejak digulingkan dalam kudeta militer Februari 2021. Suu Kyi juga diharapkan diizinkan bergabung dalam proses perdamaian Myanmar.

Tahun lalu, ASEAN mengambil langkah mengejutkan dengan melarang junta menghadiri pertemuan-pertemuan penting karena kegagalannya menghormati konsensus ASEAN. Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih hampir setahun yang lalu, dengan hampir 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawan politiknya. Pasukan militer di perdesaan pun bertempur dengan milisi pro demokrasi dan tentara etnis minoritas.