REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus mengapresiasi kesepakatan jadwal pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Selanjutnya, seluruh kader partainya diminta untuk mengawal penyusunan tahapan Pemilu 2024 demi menghindari menumpuknya beban kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) seperti Pemilu 2019.
"Kita tentu tidak mengharapkan tragedi gugurnya petugas pemungutan suara Pemilu 2019 terulang. Saya minta kader Golkar di DPR mengawal proses penyusunan tahapan untuk mengantisipasi hal itu," ujar Lodewijk lewat keterangan tertulisnya, Rabu (26/1).
Sekjen Golkar menambahkan, partai berlambang pohon beringin ingin Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan suka cita. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut merupakan hajatan masyarakat Indonesia yang harus mengedepankan semangat persatuan.
"Jangan sampai, karena pesta demokrasi, rakyat menjadi kian terbelah, karena hal itu jauh dari tujuan pesta demokrasi itu sendiri. Semua pihak harus bisa bergotong-royong menyukseskan Pemilu 2024," ujar Lodewijk.
Wakil Ketua DPR ini menegaskan, sampai saat ini Indonesia masih belum bebas dari pandemi Covid-19. Hal itu memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu ke depan. Lodewijk menjanjikan Partai Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu 2024 aman dari Covid-19.
"Sekali lagi, Golkar akan mengawal penyusunan tahapan dan teknis pemungutan agar tragedi Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Komisi II DPR bersepakat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Usulan tersebut disampaikan Ketua KPU Ilham Saputra, dalam rapat dengan Komisi II dan pemerintah, Senin (24/1).
"Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, jadi 14 Februari ini hari Rabu, Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara Pemerintah dan DPR RI," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, juga menyetujui usulan jadwal pemungutan suara yang diusulkan KPU tersebut. Dengan penyelenggaraan pemungutan suara pilpres di bulan Februari, hal tersebut memberikan jeda bagi pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan November 2024.
"Tanggal kami sepakat tanggal 14 Februari sehingga ini akan memberi ruang untuk pilkada serentak UU 10/2016 bulan November. Sehingga ada space waktu antara Februari dengan November sehingga memberi ruang misal ada putaran kedua," ujar Tito.
