REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah mengantarkan Draf UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Sekretariat Negara (Setneg). Draf tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar pada Kamis (27/1/2022) sore.
"Ketua DPR menugaskan Sekjen DPR untuk menyerahkan UU IKN kepada Presiden melalui Mensetneg, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 batas waktunya 7 hari dan hari ini batas tujuh harinya," kata Indra saat dikonfirmasi Jumat (28/1/2022).
Indra mengatakan, draf UU IKN yang diserahkan tersebut sudah lengkap. Selanjutnya, pemerintah diberi waktu untuk mengkaji draf tersebut.
"Sesuai UUD, pemerintah diberi waktu 30 hari untuk mengkaji. Seluruhnya 11 Bab 44 Pasal," kata dia.
DPR telah mengetuk palu Rancanga Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 lalu. Dari sembilan fraksi di DPR hanya Fraksi PKS yang menolak. Selanjutnya setelah melalui proses kajian, UU akan dinomori dan masuk dalam lembaran negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika