REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China dilaporkan telah mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet untuk mengunjungi Xinjiang. Beijing mempersilakan Bachelet untuk berkunjung setelah penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Beijing yang digelar 4-20 Februari mendatang.
South China Morning Post, mengutip beberapa sumber, pada Jumat (28/1/2022), melaporkan kunjungan ke Xinjiang diizinkan dengan syarat kegiatan itu harus 'bersahabat' dan tidak dibingkai sebagai penyelidikan. Merespons kabar tersebut, Direktur Human Rights Watch untuk China Sophie Richardson berharap Bachelet tidak terkecoh oleh Beijing.
“Tidak seorang pun, terutama diplomat HAM terkemuka dunia, harus tertipu oleh upaya pemerintah China untuk mengalihkan perhatian dari kejahatannya terhadap kemanusiaan yang menargetkan (etnis) Uighur dan komunitas Turk lainnya,” kata Richardson.
Sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan Denmark diketahui telah memutuskan untuk melakukan boikot diplomatik terhadap penyelenggraan Olimpiade Musim Dingin Beijing. Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China, termasuk terhadap Muslim Uighur, menjadi landasan mereka mengambil keputusan itu. Namun negara-negara terkait tetap mengizinkan para atletnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut.
China telah mengecam aksi boikot diplomatik itu. China menilai, olimpiade seharusnya tidak dimanfaatkan untuk panggung politik. Terkait isu Xinjiang, awal bulan ini, sebanyak 19 Muslim Uighur yang tinggal di Turki mengajukan tuntutan pidana terhadap pejabat-pejabat China. Mereka dituding melakukan genosida, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdapat 112 orang yang dibidik dalam tuntutan tersebut. Mereka termasuk anggota Partai Komunis Cina (PKC), direktur dan petugas di kamp kerja paksa, serta orang-orang yang diduga memperkosa Muslim Uighur yang ditahan.
China telah konsisten membantah laporan yang menyebut ada pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari 1 juta masyarakat Uighur. Namun Beijing tak menampik tentang adanya pusat-pusat pendidikan vokasi di sana.
Pusat itu sengaja didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan dan keahlian kepada warga Uighur dan etnis minoritas lainnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang dapat berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika