REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat menggagas Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) Jilid II. Karena, pada jilid I program ini sukses melebihi target 50 juta pohon pada akhir tahun 2021, yakni mencapai 54 juta pohon.
Pada GTPP Jilid II ini ditargetkan sebanyak 20 juta pohon tertanam di tahun 2022. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jabar Epi Kustiawan, pihaknya ingin mengulang kesuksesan capaian target GTPP. Sehingga, untuk GTPP Jilid II ini Pemprov Jabar menargetkan 20 juta pohon.
"Pencanangan GTTP Jilid II tahun 2022 ini dengan targetnya 20 juta pohon. Mudah-mudahan target ini tercapai tanpa harus menunggu bulan Desember," ujar Epi kepada wartawan, Jumat (28/1).
Adapun kegiatan Bina Desa Konservasi Cibiru Wetan ini, kata Epi, merupakan kolaborasi Dinas Kehutanan Provinsi Jabar dengan PT SiCepat Ekspres Indonesia, berupa penanaman agrosilvo pastoral, penanaman 4.000 bibit pohon di lahan seluas 10 hektare, dan penyerahan 200 ekor domba bibit untuk dikembangkan oleh masyarakat sekitar.
CSR dari PT SiCepat Ekspres Indonesia ini bukan pertama kalinya dikerjasamakan dengan Pemda Provinsi Jabar. Sebelumnya, PT SiCepat juga berkontribusi dalam kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) di Desa Cikande Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, serta berkolaborasi dalam penanganan lahan kritis Provinsi Jabar melalui pembuatan hutan pantai di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.
"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT SiCepat Ekspres Indonesia, yang telah berkontribusi dalam GNPDAS di KBB yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021, kemudian berkontribusi dalam penanaman 22 ribu batang cemara laut untuk pembangunan hutan pantai di Kabupaten Pangandaran," papar Epi.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, ia mewakili Gubernur menanaman pohon dengan program yang sudah dilaksanakan, yaitu 50 juta pohon.
"Alhamdulillah hari ini sudah melebihi sampai 54 juta pohon. Ini semua berkat dorongan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha (CSR)," katanya.
Uu mengatakan, program GTPP merupakan salah satu upaya Pemda Provinsi Jabar dalam mereboisasi kembali hutan dan tanah yang gundul. Uu melaporkan, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang penetapan lahan kritis nasional, disebutkan di wilayah Provinsi Jabar terdapat lahan kritis seluas 911.192 hektare.
Jumlah ini meliputi lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, yang harus dipulihkan melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan.
"Kami akan menutupi, berusaha untuk menanam lahan-lahan yang memang hari ini gundul, ditebangi dengan kebutuhan pembangunan," kata Uu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika