REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bupati/wali kota untuk mengendalikan ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah masing-masing. "Para kepala daerah harus meningkatkan kewaspadaan atas DBD, tapi juga tetap serius mencegah penyebaran Covid-19," ujarnya di Kota Surabaya, Provinsi Jatim, Jumat (28/1/2022).
Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tersebut juga meminta agar bupati/wali kota terus memantau perkembangan terhadap kedua penyakit berbahaya itu, sekaligus menyiapkan sarana pelayanan kesehatan, tenaga dan logistik dalam upaya pengendaliannya. Khofifah pun mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan Demam Berdarah Dengue (DBD) tertanggal 28 Oktober 2022.
Selain itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan Jatim juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, di antaranya mengirim surat ke Dinkes Kabupaten/Kota tentang Penatalaksanaan DBD untuk disampaikan ke fasilitas layanan kesehatan daerah terkait kewaspadaan.Kemudian, penekanan pada upaya pencegahan dan pelaporan 1x24 jam agar dapat segera dilakukan oleh puskesmas/Dinkes Kabupaten/Kota, serta melakukan fogging.
"Termasuk melakukan sosialisasi antisipasi DBD melalui media elektronik atau media cetak untuk mengajak masyarakat melakukan PSN 3M Plus melalui kegiatan Satu Rumah Satu Jumantik," ucap Khofifah.
Dia juga meminta masyarakat yang mulai merasakan demam untuk tidak hanya mencurigai atau mewaspadai Covid-19, tapi juga mempertimbangkan kemungkinan gejala infeksi DBD. Pasalnya, salah satu ciri terserang penyakit DBD, yaitu mengalami demam tinggi selama dua hari hingga tujuh hari.
Menurut Khofifah, beberapa faktor yang mempengaruhi penyebarluasan DBD, yaitu kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, perilaku masyarakat, perubahan iklim global, pertumbuhan ekonomi hingga ketersediaan air bersih. "Kami meminta masyarakat bila ada kecurigaan DBD lebih baik rawat inap, karena terapi demam berdarah yang paling penting salah satunya cairan infus," ucap Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika