REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan menteri keuangannya berkomitmen sepenuhnya untuk memperkenalkan retribusi perawatan kesehatan dan sosial pada April, juru bicaranya mengatakan pada Jumat (28/1/2022). Pernyataan itu sekaligus menyangkal laporan yang menyebut bahwa pemerintah akan menunda atau membatalkan kebijakan itu.
Di bawah tekanan atas dugaan menyelenggarakan pesta yang melanggar penguncian Covid-19 di kantor dan kediamannya di Downing Street, Johnson telah menghadapi seruan dari beberapa orang di Partai Konservatifnya untuk menunda atau membatalkan langkah untuk menaikkan beberapa pajak untuk mencoba memperbaiki krisis pendanaan perawatan kesehatan dan sosial.
Juru bicaranya mengatakan baik Johnson maupun menteri keuangan Rishi Sunak "berkomitmen sepenuhnya untuk memperkenalkan retribusi perawatan kesehatan dan sosial pada April".
"Tentu saja kami memahami bahwa orang-orang mungkin tidak ingin membayar pajak lebih banyak, namun .. Kami telah menetapkan alasan untuk ini dan saya pikir jelas bahwa salah satu prioritas publik nomor satu adalah mendukung NHS (Layanan Kesehatan Nasional)."
Johnson telah berjanji untuk mengatasi menumpuknya layanan dalam sistem kesehatan Inggris, yang telah membuat jutaan orang menunggu berbulan-bulan untuk perawatan dari NHS yang dikelola negara, setelah sumber daya difokuskan kembali untuk menangani pandemi Covid-19.
Dia juga telah berjanji untuk mengatasi sistem perawatan sosial Inggris yang membebani, yang proyeksi biayanya berlipat ganda seiring bertambahnya usia populasi selama dua dekade ke depan.
