REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKB DPR, Marwan Dasopang mengatakan, fraksinya mendorong pemerintah menggunakan vaksin Covid-19 halal yang digunakan dalam program vaksinasi. Dia memastikan F-PKB akan mengawal vaksin halal agar digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Kami telah menerima masukan hasil kajian dari teman-teman Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saya sendiri yang mendampingi dan pada intinya berharap supaya vaksin halal ini digunakan pemerintah," kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Dia mengatakan, F-PKB melalui anggotanya di Komisi IX DPR sejak awal memberikan perhatian mengenai penggunaan vaksin halal. Karena itu, fraksinya menyambut baik kedatangan YKMI yang menyerahkan hasil kajian mengenai penggunaan vaksin halal yang semestinya sudah menjadi kebijakan pemerintah.
Marwan menilai saat ini sudah tidak dalam kondisi darurat seperti ketika masa awal pandemi Covid-19. Sudah semestinya harapan masyarakat dan umat Islam pada khususnya diakomodasi pemerintah.
"Kami memberikan perhatian antara prinsip keagamaan dan keselamatan. Kalau dalam keadaan darurat, halal-haram itu memang tidak bisa dikotak-kotakkan, tetapi dalam situasi yang lapang tentu pemerintah harus segera mempersiapkan kenyamanan dengan menggunakan vaksin halal," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah mencari solusi terbaik dari munculnya penolakan sebagian masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Salah satunya, menurut dia, seperti masukan YKMI yang turut membantu dengan memberikan pokok-pokok pikiran dan temuan di lapangan mengenai pentingnya penggunaan vaksin halal.
"Pandemi ini sudah panjang, dan sudah ada ketersediaan vaksin yang dijamin kehalalannya. MUI juga sudah mengatakan soal vaksin halal ini supaya ada rasa aman di masyarakat," tuturnya.
YKMI pada Rabu (26/1) melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR dan menyampaikan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) yang berupa Positioning Paper. Audiensi dengan Fraksi PKB tersebut disambut tiga anggota Fraksi PKB, yaitu Marwan Dasopang, Nur Nadlifah, dan Arzeti Bilbina. Perwakilan YKMI dipimpin oleh Direktur Eksekutif Ahmad Himawan dan Sekretaris Eksekutif Fat Haryanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika