REPUBLIKA.CO.ID, OUAGADOUGOU -- Blok utama kawasan Afrika Barat menangguhkan keanggotaan Burkina Faso dari lembaga itu. Langkah Economic Community of West African States (ECOWAS) ini ditempuh sebagai respons atas kudeta militer awal pekan ini.

Pada Jumat (28/1/2022) dua orang sumber diplomatik mengatakan ECOWAS juga memutuskan mengirim delegasi ke Ibukota Ouagadougou. Belum diketahui apa yang telah diputuskan 15 negara anggota dalam dalam pertemuan darurat mereka.

ECOWAS telah memberlakukan sanksi-sanksi pada Mali dan Guinea sebagai respons kudeta militer yang berlangsung dalam rentang 18 bulan terakhir. Salah satunya membekukan aset pemimpin junta, keluarga mereka, menutup perbatasan, dan menangguhkan transaksi finansial.

Militer Burkina Faso menggulingkan Presiden Roch Kabore, Senin (24/1/2022) lalu. Mereka menyalahkannya atas kegagalan dalam mengatasi kekerasan yang ditimbulkan milisi bersenjata. Pada Kamis (27/1/2022) pemimpin junta Letnan Kolenel Paul-Henri Damida menjanjikan Burkina Faso akan kembali ke ketertiban konstitusional. "Ketika kondisinya sudah tepat," katanya.

Senin lalu tentara Burkina Faso menggulingkan presiden mereka Roch Marc Christian Kabore, menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintahan dan majelis nasional serta menutup perbatasan negara. Tentara menuding semakin memburuknya situasi keamanan diakibatkan ketidakmampuan Kabore menyatukan Burkina Faso.

Pengumuman ini dibacakan seorang perwira militer di stasiun televisi nasional dan ditandatangani Letnan Kolonel Paul-Hendri Sandaogo Damiba. Tentara mengatakan pengambilalihan kekuasaan dilakukan tanpa kekerasan dan mereka yang ditahan berada di lokasi yang aman. Pernyataan ini disampaikan atas nama entitas yang belum pernah terdengar sebelumnya, Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan (MPSR).

"MPSR yang mencakup semua bagian angkatan bersenjata, memutuskan mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini," kata militer Burkina Faso dalam pengumuman kudeta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika