REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai  memanasnya hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandai adanya pembelahan antarkeduanya pasca terpilihnya Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-34.

Diketahui sebelumnya PBNU memanggil sejumlah Ketua PCNU lantaran diduga terlibat politik praktis. 

"Ini menandai pembelahan antara NU dan PKB. Setelah terpilihnya Gus Yahya, terjadi pembelahan antara PBNU dan PKB. Sesuatu yang sebelumnya boleh dibilang satu kesatuan dan memang berusaha disatukan oleh Cak Imin katakanlah begitu," kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022). 

Qodari mengatakan, sebelum kepemimpinan Gus Yahya, PBNU seolah merupakan perpanjangan tangan dari PKB. Hal tersebut terlihat pada Pilpres 2019 lalu di mana PKB menyodorkan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Cawapres). 

"Terlihat misalnya dari Pilpres 2019 di mana Cak Imin tidak setuju dengan Mahfud MD sebagai cawapres. Dan kemudian mengkondisikan PBNU untuk menolak Mahfud MD sehingga akhirnya yang menjadi cawapres adalah KH Ma'ruf Amin," ujarnya. 

Gus Yahya beberapa kali juga menegaskan bahwa PBNU tak ingin terlibat dalam politik praktis. Menurutnya batas yang dibuat PBNU dari politik praktis tersebut dinilai akan menyulitkan pergerakan Cak Imin untuk bisa menjangkau masyarakat NU. 

"Tentunya mengganggu posisi dan pergerakan Cak Imin di PBNU ya atau di NU, di seluruh Indonesia, karena sekarag Gus Yahya tidak mau ada calon presiden dari PBNU," ucapnya.