REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bertekad membangun ekosistem kondusif bagi koperasi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat tergerak berkoperasi karena kesadaran sendiri demi mencapai kesejahteraan bersama.
Teten dalam acara Rapat Anggota Tahunan XXXIV Tahun Buku 2021 KSP Koppas Kranggan Bekasi mengatakan, pemerintah sedang giat mendorong masyarakat agar berkoperasi. Jadi koperasi tidak tertinggal daya saingnya dengan korporasi.
"Mengembangkan koperasi tidak bisa lewat mendoktrin tapi harus menjadi kesadaran sendiri, pilihan rasional masyarakat. Sehingga pendekatan kami sekarang membangun ekosistem koperasi agar kompetitif bersaing dengan korporasi," kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Senin (31/1/2022)
Ia menyadari, koperasi tidak serupa dengan korporasi yang semata mencari laba namun lebih ke arah mengurus kesejahteraan anggota. "Ekosistem sedang kami perbaiki agar koperasi bisa masuk ke sektor mana saja seperti infrastruktur bisa membangun tol, pelabuhan, tambak udang, hingga pengelolaan pelelangan ikan. Semua dimungkinkan," tuturnya.
Maka, kata dia, di LPDB-KUMKM di bawah Kementerian Koperasi dan UKM saat ini dikembangkan program inkubator bisnis yang memungkinkan koperasi diinkubasi dengan bisnis model. Teten mencontohkan di banyak negara maju, koperasi banyak yang sukses karena memiliki bisnis model inovatif.
Kementeriannya saat ini sedang merujuk untuk mengembangkan bisnis model koperasi multipihak yang memungkinkan semua pihak bisa bergabung dalam koperasi. Tanpa kepentingannya terlanggar satu sama lain.
"KSP Koppas Kranggan ini misalnya pemekaran usahanya bisa dilakukan dengan spin off dan hasilnya bisa difokuskan ke sektor riil," kata Teten.
Ia mendorong agar koperasi juga terdigitalisasi terutama bagibkoperasi simpan pinjam yang harus akrab dengan inovasi dalam financial technology (fintech).
Digitalisasi, kata Teten, juga memungkinkan jangkauan koperasi semakin luas. Misalnya yang selama ini terkendala RAT fisik, tapi di era digitalisasi bisa dilakukan RAT secara daring dengan keanggotaannya yang bersifat nasional.
"Kita rancang koperasi menjadi besar," ungkap dia.
Dirinya turut menggarisbawahi isu koperasi gagal bayar yang kerap terjadi dan Teten menemukan sebagian besar disebabkan karena koperasi didirikan oleh usaha besar dan menyalurkan uang untuk kepentingan usahanya bukan anggotanya.
"Oleh karena itu penting agar simpanan di bawah Rp 2 miliar diasuransikan supaya kepentingan anggota terlindungi. Lalu kepercayaan anggota kepada koperasi semakin tinggi," kata dia.
Kementerian Koperasi dan UKM (UKM) pun telah membentuk Satgas Koperasi Bermasalah menyelesaikan banyak kasus koperasi gagal bayar. "Saat ini kami sedang banyak melakukan upaya resolusi aset untuk melindungi anggota koperasi yang dirugikan. Sistem pengawasan diperketat dan kita ubah dari sebelumnya menjadi lebih baik," jelas Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika