REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pedagang kaki lima (PKL) yang nantinya menempati Gedung Teras Malioboro tetap memberdayakan para buruh pendorong gerobak di kawasan sentra wisata belanja itu.
"Kami mohon (PKL) yang kemarin mempekerjakan (pendorong gerobak), kalau membutuhkan tenaga ya mereka diutamakan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji.
Pesan itu disampaikan Sekda DIY merespons keresahan para buruh pendorong gerobak yang terancam kehilangan pekerjaan seiring relokasi PKL ke Gedung Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
Menurut Aji, seandainya para PKL yang nantinya menempati lokasi baru tidak lagi membutuhkan tenaga pendorong gerobak, mereka dapat diberdayakan sebagai tenaga bantu lainnya.
"Misalnya sekarang yang dibutuhkan tenaga 'asah-asah' (cuci perabot) ya dipekerjakan. Dari tukang dorong menjadi tenaga asah-asah kan bisa, kalau perlu mereka dilatih cara asah-asah yang baik," ujar Aji.
Kendati tidak mewajibkan, Aji berharap para PKL Malioboro memprioritaskan penggunaan tenaga mereka. "Bukan kemudian dulu dipakai, begitu sudah mendapatkan tempat, lalu PKL mencari pembantu orang lain, ya bisa jadi masalah nanti," tutur Aji.
Mengenai usulan agar pendorong gerobak juga mendapatkan lapak di Teras Malioboro, Aji menilai tidak tepat sebab fokus yang direlokasi di dua lokasi tersebut adalah PKL Malioboro saja. "Itu untuk pedagang yang sudah ada saja," ucap dia.
Menurut dia, solusi mata pencaharian bagi para pendorong gerobak sepatutnya muncul dari para PKL. "Selama ini kan yang mempekerjakan mereka adalah teman-teman PKL," kata Aji.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan relokasi PKL Malioboro tidak dapat ditunda lagi sebab per 1 Februari 2022 para PKL Malioboro akan menandatangani kontrak menempati lapak di Teras Malioboro.
Pada Senin (31/1) pagi puluhan pendorong gerobak Malioboro didampingi LBH Yogyakarta mendatangi Kantor Gubernur DIY untuk meminta kejelasan nasib mereka seiring relokasi PKL Malioboro ke tempat yang baru.