REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut peran vaksinasi sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan vaksinasi, pergerakan masyarakat akan tercipta dan dapat berdampak pada pemulihan ekonomi usai melalui kontraksi akibat segala pembatasan yang terjadi.
"Dengan vaksinasi akan ada pergerakan masyarakat, maka ekonomi bisa pulih. Tercapainya program vaksinasi akan menjadi tolok ukur untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN, Made Kartikajaya, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/2/2022).
Made menjelaskan, BIN memiliki tim penanganan Covid-19. Menurut dia, BIN juga bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dinas kesehatan di daerah-daerah sejak awal vaksinasi pada 14 Juli 2020. Kala itu vaksin masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata.
Baca juga : Pfizer Desak Vaksin Covid-19 Bagi Anak di Bawah Lima Tahun
"Sebagai penanggung jawab koordinasi dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020, vaksin masih terbatas dan belum merata maka untuk daerah masih dianggarkan dari Jakarta," jelas dia.
Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN, Mayjen TNI Agoes Joesni, mengungkapkan, BIN melakukan sejumlah upaya dalam program vaksinasi. Beberapa upaya itu adalah melakukan pemetaan di lapangan, sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi, melakukan kerja sama dengan Kemenkes dalam membuat sertifikat vaksinasi, hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.
Agoes menerangkan, salah satu kerja sama yang dilakukan oleh BIN dengan pihak luar negeri adalah berkolaborasi sesuai kemampuan yang mereka miliki, yang salah satunya dalam hal pengadaan vaksin. "Termasuk dengan rekanan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan Kemenlu. Prinsipnya, kita butuh vaksin, mereka memproduksi, sesuai arahan Presiden kita membuka peluang kerja sama termasuk transfer teknologi," kata Agoes.
Dalam praktiknya, kata dia, pelaksanaan vaksinasi tak semulus yang dibayangkan. Beberapa hambatan dijumpai, seperti faktor psikologis seperti adanya rasa ketakutan pada sebagian masyarakat, lokasi yang sulit dijangkau padahal masyarakatnya bersedia divaksin, anggapan merasa sehat maka tak perlu divaksin, serta faktor religi yang menganggap vaksinasi dilarang oleh kepercayaannya.
Baca juga : Susi Air Diusir Paksa, Ibu Susi: Kuasa ... Wewenang, Begitu Hebatnya
Agoes juga menjelaskan, program vaksinasi sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo dilakukan atas kerja sama berbagai pihak. Dia mengatakan, sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal 2020, pihaknya sudah mengamati sejak kasus di Wuhan. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang punya peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, BIN dia sebut sudah melakukan pencegahan.
"Salah satunya, penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan pada Pemerintah," ujar Agoes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika