Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

Sunday, 16 Muharram 1444 / 14 August 2022

16 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

PP Muhammadiyah Belum Bahas Bangun Kantor Baru di Lokasi IKN

Rabu 02 Feb 2022 06:31 WIB

Red: Erik Purnama Putra

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Foto: Dok Muhammadiyah
Anggaran Dasar Pasal 3, kantor Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah hingga saat ini, masih belum memiliki rencana membangun kantor di lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Passer Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu lantaran Anggaran Dasar Muhammadiyah (AD) Pasal 3 mengamanatkan kantor Muhammadiyah berlokasi di tempat kelahiran organisasi yang diinisiasi KH Muhammad Dahlan tersebut.

"Kantor Muhammadiyah di IKN? Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP Muhammadiyah terkait pembangunan kantor PP Muhammadiyah di Ibu Kota Negara. Anggaran Dasar Muhammadiyah (AD) pasal 3: Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi Republika di Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga

Mu'ti melanjutkan, Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 1 berbunyi, "(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta".

Karena itu, sambung dia, perubahan AD Muhammadiyah hanya bisa melalui Muktamar. Adapun perubahan ART Muhammadiyah bisa lewat pelaksanaan muktamar atau tanwir. "Muhammadiyah Insya Allah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022," ujar guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah bukan lembaga negara. Sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah tak terikat kedudukan IKN di Kaltim. "Kemungkinan pembangunan kantor PP Muhammadiyah perlu dikaji secara saksama dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya," ucap Mu'ti.

Dia melanjutkan, di Provinsi Kaltim yang dekat lokasi IKN saat ini sudah berdiri kampus dan rumah sakit milik Muhammadiyah. Mu'ti merasa kehadiran Muhammadiyah di lokasi IKN sudah bisa dirasakan masyarakat. "Di Kalimantan Timur telah berdiri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Aisyiah yang representatif dan berkembang dengan baik berkat kepercayaan masyarakat," ucap Mu'ti.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile