REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kami belum memiliki agenda dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfa dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).
Irfan menegaskan, Garuda Indonesia saat ini masih terus berfokus untuk menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Khususnya dalam memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.
Dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini tengah dioptimalkan, Irfan menegaskan Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan pada masa penuh tantangan ini. "Hal ini selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ungkap Irfan.
Dia menuturkan, seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dia memastikan, Garuda Indonesia tetap melakukan komunikasi konstruktif dengan karyawan.
Sementara itu, Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampaty mengungkapkan hingga saat ini managemen Garuda Indonesia belum pernah mengomunikasikan rencana PHK massal tersebut. Khususnya komunikasi dengan pengurus Sekarga.
Jika ada wacana tersebut, Tomy mengharapkan Garuda Indonesia harus merundingkan dan membicarakan semua hal. "Khususnya semua yang berkaitan dengan hubungan industrial dengan kami pengurus Sekarga," jelas Tomy.
Tomy mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19, karyawan darat atau non kru Garuda Indonesia sudah banyak yang terkena PHK. Hal tersebut dilakukan melalui program pensiun dini pertama dan kedua.
"Sampai saat ini ada kurang lebih seribu karyawan darat yang udahh di PHK," ujar Tomy.
Tomy menilai berkurangnya karyawan tersebut sangat berdampak dan berkontribusi signifikan terhadap efisiensi yang dilakukan perusahaan. Tomy bahkan mengatakan jumlah karyawan darat yang saat ini udah sangat ideal dengan rencana bisnis Garuda Indonesia yang kan mengurangi jumlah pesawatnya.
"Kami pengurus Sekarga mengingatkan BoD Garuda untuk melakukan efisiensi di beberapa pos biaya yang masih bisa dilakukan namun saat ini pos tersebut belum dilakukan evaluasi," ungkap Tomy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika