REPUBLIKA.CO.ID,ALJIR--Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra mengatakan proses untuk mendamaikan faksi-faksi di Palestina telah dimulai. Aljazair sebelumnya memang telah yang mengatakan akan menjadi tuan rumah pembicaraan antar faksi Palestina.
“Perjalanan menuju rekonsiliasi Palestina telah dimulai dan Aljazair memiliki pengalaman panjang dalam menyatukan orang-orang Palestina,” katanya dalam konferensi pers di Kuwait dilansir dari Al Arabiya, Senin (31/1).
Negara-negara Arab termasuk Mesir, Arab Saudi dan Qatar telah mencoba untuk mendamaikan faksi nasionalis Fatah yang merupakan kubu Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan saingannya, Hamas gerakan bersenjata yang menentang setiap negosiasi dengan Israel.
Baru-baru ini, runtuhnya infrastruktur di Jalur Gaza memicu saling tuding antara Hamas, gerakan Islam yang menguasai Jalur Gaza, dan Fatah, partai yang menjalankan pemerintah Palestina (PA) di Tepi Barat. Adu argumen terjadi antar anggota organisasi itu setelah banjir yang menyebabkan infrastruktur Gaza makin terpuruk.
Beberapa pekan lalu, daerah kantong pesisir yang miskin itu mengalami hujan lebat selama tiga hari, memperburuk lalu lintas di banyak jalan, dan khususnya di daerah-daerah yang rusak akibat konflik terbaru antara Israel dan faksi-faksi Palestina pada Mei 2021.
Pada bulan Mei, pengeboman Israel selama 11 hari menargetkan Gaza, menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan melukai ribuan lainnya. Puluhan ribu rumah dan banyak infrastruktur dasar Gaza hancur.
Menteri Palestina untuk pemerintah daerah, Magdi Al-Saleh menganggap Hamas bertanggung jawab penuh atas runtuhnya infrastruktur di Jalur Gaza karena penolakannya untuk mengadakan pemilihan kota. Boikot Hamas mengakibatkan pemerintah menahan dana publik yang akan dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur yang dilanda perang.
Sedangkan Juru Bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan baik al-Saleh maupun pejabat PA lainnya memiliki hak untuk berbicara tentang krisis Gaza, karena pemerintah mereka secara aktif berpartisipasi dalam memaksakan blokade ilegal Israel pada orang-orang Gaza di Gaza.
