REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan kerja sma dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerja Sama tersebut dilakukan untuk mengefektifkan fungsi dan peran KAI dan Dukcapil dalam rangka menunjang proses verifikasi dan validasi pelanggan KAI melalui pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik. 

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kolaborasi KAI dengan Dukcapil tersebut akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi KAI Group. "Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dan seamless," kata Didiek dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (3/2/2022). 

Didiek menjelaskan,  nantinya KAI dapat dengan cepat memverifikasi data yang diinput oleh calon pelanggan kereta api dengan data kependudukan di Kemendagri. Sehingga, kata dia, pelanggan yang akan berangkat dipastikan datanya sudah sesuai dengan data pada sistem.

"Hal ini sesuai dengan semangat KAI yaitu melayani lebih cepat dan lebih baik," tutur Didiek.

Didiek mengungkapkan, verifikasi nantinya dapat dilakukan melalui perangkat pembaca KTP elektronik, web portal milik Ditjen Dukcapil, dan web service. Khususnya untuk mengetahui kesesuaian data kependudukan milik calon pelanggan.

Dia menegaskan, KAI berkomitmen menjamin kerahasiaan serta keamanan terhadap sistem, data, jaringan, dan program atas akses data kependudukan dari Ditjen Dukcapil tersebut. "KAI mendukung program pemerintah dalam menerapkan Single Identity Number di berbagai layanan salah satunya transportasi kereta api," ungkap Didiek. 

Sebelumnya, KAI juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan sistem ticketing KAI dan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan begitu, pada saat pemesanan tiket dan boarding, petugas dapat langsung mengetahui data vaksinasi dan hasil tes covid-19 pelanggan kereta api. 

“Semoga kerja sama ini memberikan manfaat dan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bagi masyarakat melalui inovasi pelayanan KAI,” tutur Didiek.