Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

Thursday, 13 Muharram 1444 / 11 August 2022

13 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kasus Arteria Disetop, Ini Kata Ahli Pidana

Sabtu 05 Feb 2022 23:38 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Muhammad Fakhruddin

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, menyampaikan permohonan maaf di Kantor Fraksi PDIP DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, menyampaikan permohonan maaf di Kantor Fraksi PDIP DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Effendi Saragih menyebut Arteria yang berstatus sebagai anggota dewan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tidak dilanjutkannya pengusutan kasus dugaan penistaan suku dengan kalimat copot kajati berbahasa Sunda yang diucapkan oleh anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menuai pro kontra. Kasus ini dihentikan usai penyidik tidak menemukan unsur pidana.

Salah satu Ahli pidana, Effendi Saragih menyebut Arteria yang berstatus sebagai anggota dewan memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terlebih di dalam rapat secara resmi. 

Baca Juga

"Hal ini sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu hak imunitas anggota DPRD," ujar Effendi dalam keterangannya, Sabtu (5/2). 

Apalagi, menurut Effendi, ucapan Arteria Dahlan tidak bertujuan merendahkan orang lain. Karena, kata dia, anggota Komisi III DPR RI itu menyampaikan ucapan itu saat rapat resmi dan meminta menggunakan bahasa Indonesia.

(Arteria) tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan Bahasa daerah Sunda karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan Bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia," ungkap Effendi.

Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat dilaporkan ke polisi dengan tudingan ujaran kebencian. Ucapan yang disoalkan yakni ucapan Arteria yang menyebut mencopot kepala kejaksaan tinggi yang berbicara menggunakan bahasa Sunda.

Kemudian politikus PDI Perjuangan itu resmi dilaporan oleh Majelis Adat Sunda dan sejumlah komunitas adat kesundaan ke Polda Jabar, Kamis 20 Januari 2022 lalu. Namun Polda Metro Jaya sendiri menyebut kasus tersebut tidak memiliki unsur pidana. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile