REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis akan menjadi tuan rumah KTT pertama Forum Islam. Forum ini merupakan sebuah badan baru yang bertujuan membentuk kembali kehidupan umat Islam di negara itu dan menyingkirkan agama dari ekstremisme.
Lembaga tersebut terdiri dari tokoh agama, orang awam dan wanita yang akan membantu memimpin komunitas Muslim terbesar di Eropa Barat itu. Di dalamnya termasuk imam, tokoh berpengaruh dari masyarakat sipil, intelektual terkemuka, dan pemimpin bisnis.
Prancis masih belum pulih dari serangan yang dilakukan oleh ekstremis yang menewaskan ratusan orang selama dekade terakhir. Negara ini masih berupaya berdamai dengan bagaimana ratusan Muslim Prancis pergi berperang dengan ISIS di Suriah dan Irak.
Dilansir di DW, Ahad (6/2/2022), para kritikus khawatir keberadaan badan tersebut merupakan upaya partai tengah Presiden Emmanuel Macron untuk menarik dukungan sayap kanan. Caranya dengan mengendalikan komunitas Muslim.
Badan tersebut dikatakan akan bertemu setiap tahun dan dipecah menjadi empat kelompok kerja, dicerminkan pada model Jerman dari Deutsche Islam Konferenz (DIK). Kelompok kerja ini akan fokus pada pelatihan imam sholat, ulama yang bekerja di penjara, rumah sakit dan militer, serta keamanan masjid dan diskriminasi terhadap Muslim.
Muslim di Prancis telah lama mengeluhkan stigmatisme dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan mengatakan diskriminasi menjadi lebih buruk setelah terjadi serangan teror.
Semua anggota forum dipilih sendiri oleh pemerintah. Laporan media Prancis menyebut setidaknya seperempat dari anggotanya merupakan perempuan.
Badan tersebut ada untuk menggantikan Dewan Prancis untuk Iman Muslim yang dibentuk pada 2003 tetapi telah dirusak oleh pertikaian. "Kami ingin meluncurkan revolusi dengan mengakhiri (pengaruh asing) pada Islam," kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.
Ia mengatakan Islam bukanlah agama orang asing di Prancis. Tetapi, agama di Prancis tidak boleh bergantung pada uang asing dan otoritas di luar negeri.
Beberapa negara Teluk Arab, termasuk Arab Saudi, dikatakan telah mendanai pembangunan masjid di Eropa. Beberapa di antaranya telah menjadi sarang Islam radikal dan ekstremisme.
Para pendukung mengatakan kehadiran badan baru itu akan memastikan praktik Muslim di Prancis mematuhi nilai sekulerisme yang dijunjung tinggi negara itu kehidupan publik. Sementara, para kritikus melihat upaya tersebut sebagai taktik politik untuk memikat pemilih sayap kanan ke partai Macron menjelang pemilihan presiden April.
Macron, yang belum mengumumkan apakah dia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, menghadapi persaingan ketat di putaran pertama. Persaingan ini tidak hanya dari pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, tetapi juga dua kandidat konservatif lainnya.
Pihak yang lain mengatakan inisiatif itu adalah contoh lain dari diskriminasi yang dilembagakan, yang membuat seluruh komunitas bertanggung jawab atas serangan kekerasan terhadap beberapa orang. Beberapa Muslim khawatir pemerintah bertindak terlalu jauh dalam mencoba mengendalikan keyakinan mereka. Tahun lalu, parlemen Prancis menyetujui undang-undang untuk memperkuat pengawasan masjid, sekolah dan klub olahraga, untuk melindungi mereka dari kelompok radikal, dan mempromosikan penghormatan terhadap sekularisme dan hak-hak perempuan.
https://m.dw.com/en/france-launches-new-body-aiming-to-reshape-islam/a-60671015
