REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan sejumlah kendala dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, ada tiga kendala terbesar yang dilalui.
"Kendala proyek yang paling besar ada pada pendanaan, pandemi Covid-19, dan teknis konstruksi," kata Dwiyana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V, Senin (7/2/2022).
Dwiyana menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum bisa memberikan modal secara penuh. Untuk itu, penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menutup kekurangan setoran modal.
"Setoran modal KAI kepada KCIC lewat PSBI telah dilakukan pada 31 Desember 2021," ujar Dwiyana.
Dia mengatakan, setoran modal tersebut akan digunakan untuk pembayaran sewa barang milik negara (BMN) Rumija Tol dan pengganti investasi PT PLN (Persero) karena harus merelokasi sejumlah tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Begitu juga untuk investasi clearance peralatan Telkomsel untuk implementasi GSM-R, dan lainnya.
Kendala terbesar, kedua yakni pandemi Coid-19. "Total case pekerja kami sebanyak 491 orang. Setiap pekerja yang terkonfirmasi positif berdampak terhadap tiga sampai lima pekerja yang perlu melakukan isolasi karantina mandiri," kata Dwiyana.
Kendala teknis konstruksi, Dwiyana mengatakan, KCIC harus menghadapi kondisi geologi di beberapa titik tunnel dua, empat, dan enam. Selain itu, harus melakukan relokasi 126 tower SUTT.
Dalam relokasi tersebut, Dwiyana mengatakan KCIC juga menghadapi permasalahan penolakan dari warga. "Mereka minta ada kompensasi dibebaskan sementara pengaturan dari Kementerian ESDM hanya konsinyasi. Pada akhirnya, warga setuju kompensasi sesuai aturan Kementerian ESDM," kata Dwiyana.
Saat ini, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,90 persen. Dari total tersebut, pembangunan bridge mencapai 89,30 persen, upgrade 78 persen, dan tunnel 98 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika